Mediasekawan.com KENDARI – Isu pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di wilayah Kabupaten Muna dan Muna Barat menuai sorotan tajam. Ferli Muhamad Nur, Sekretaris Bidang Hikmah PC IMM Kota Kendari sekaligus eks Ketua BEM FKIP UHO periode 2025–2026, menilai kinerja kepala daerah di dua wilayah tersebut sangat buruk dalam hal pengawasan.
Menurut Ferli, kedua Bupati gagal menjalankan fungsi kontrolnya. Bahkan, ia menuding para pemimpin daerah tersebut tergolong penakut dan tidak berani mengambil sikap tegas, meski berbagai indikasi penyelewengan dalam proses pembangunan sudah sangat terlihat jelas di lapangan.
“Sudah terang benderang banyak kejanggalan, tapi sangat disayangkan aparat penegak hukum (APH) di Sulawesi Tenggara, khususnya di Muna dan Muna Barat, justru tutup mata. Mereka terkesan mati suri dan membiarkan persoalan ini berlarut-larut,” tegas Ferli.
Munculnya desas-desus di masyarakat yang menyebutkan bahwa proyek ini berada di bawah tanggung jawab langsung pihak TNI, khususnya Kodim 1416 Muna, memicu asumsi kuat dari Ferli. Ia menduga keengganan para Bupati untuk melakukan evaluasi mendalam dikarenakan rasa takut terhadap institusi tersebut, padahal secara aturan dan administrasi wilayah, pengawasan adalah kewajiban mutlak kepala daerah.
Kecewa Mendalam terhadap Pemda Muna BaratSebagai putra daerah asal Muna Barat, Ferli mengaku merasa sangat kecewa. Ia mengaku pernah melakukan audiensi langsung dengan Bupati Muna Barat untuk menyampaikan keluhan masyarakat, namun hingga saat ini belum ada langkah konkret yang diambil.
“Saya nilai Bupati Muna Barat hari ini terlalu sibuk dengan pencitraan semata. Masalah nyata di depan mata yang dikeluhkan rakyat justru tidak berani disentuh dan ditindaklanjuti,” kritiknya.
Ferli mempertanyakan logika yang berlaku. Menurutnya, mengevaluasi proyek yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat tidak seharusnya menimbulkan rasa takut atau kekhawatiran akan terkena sanksi pelanggaran. Jika tujuannya baik, seharusnya justru didukung penuh.
Dugaan Korupsi TerstrukturHal yang makin memperkuat kecurigaan Ferli adalah anggaran pembangunan yang dinilai sangat besar, yakni berkisar antara Rp1,6 miliar hingga Rp2,5 miliar per unit pembangunan. Namun, nilai anggaran yang fantastis tersebut tidak dibarengi dengan transparansi informasi di lapangan. Masyarakat tidak mengetahui rincian biaya konstruksi maupun besaran modal awal koperasi.
“Kondisi ini memaksa masyarakat untuk dibodohi oleh Pemda dan pihak penanggung jawab. Dugaan kuat saya, proyek ini menjadi ladang korupsi yang diatur secara terstruktur, sistematis, dan masif,” ujar Ferli.
Ia juga menyoroti pernyataan pihak terkait di Sultra yang mengaku baru akan melakukan pemeriksaan setelah proyek dinyatakan selesai. Menurutnya, hal itu sangat tidak masuk akal dan justru terkesan menjadi upaya perlindungan terhadap kebobrokan yang terjadi.
“Masa proyek strategis nasional hanya mau tahu beres saja? Seolah-olah mereka sengaja melindungi oknum-oknum yang bermain di dalamnya. Pengawasan harus dilakukan dari awal hingga akhir proses pembangunan berjalan,” tambahnya.
Tetap Berjuang Meski Terasa BeratFerli sadar bahwa mengawal proyek yang diduga memiliki backing kelompok kuat dan terorganisir bukanlah perkara mudah. Namun, melihat banyaknya pihak yang memilih diam sejak awal, ia dan rekan-rekannya tidak akan menyerah begitu saja.
“Di Sultra ini rasanya mau lapor ke siapa kalau semua sudah tutup mata? Meski berat, saya dan kawan-kawan tidak akan pernah diam. Kami akan terus bersuara sampai pembangunan KDKMP ini berjalan sesuai prosedur, transparan, dan masyarakat lokal benar-benar mendapatkan haknya, bukan hanya dinikmati segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab,” pungkas Ferli dengan tegas.
Penulis : Asar Buton
