Kendari, Mediasekawan.com – Gelombang penolakan dan kritik tajam mewarnai kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi di Sulawesi Tenggara. Per 10 Juni 2026 pukul 00.00 WITA, PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga BBM jenis Pertamax di seluruh wilayah Indonesia tidak terkecuali Sultra secara signifikan, memicu reaksi keras dari kelompok aktivis mahasiswa yang juga mengkhawatirkan efek domino berupa kelangkaan Pertalite.
Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi Sulawesi Tenggara (BADKO HMI MPO SULTRA) langsung angkat bicara menyikapi kebijakan sepihak tersebut. Mereka mendesak pemerintah dan Pertamina untuk tidak sekadar melempar pengumuman, melainkan wajib memberikan penjelasan yang rasional, berbasis data, dan terbuka kepada publik.
Berdasarkan data yang dihimpun, harga Pertamax di seluruh SPBU Sulawesi Tenggara melonjak drastis dari harga semula Rp 12.300 per liter menjadi Rp 16.250 per liter. Angka ini menunjukkan adanya selisih kenaikan sebesar Rp 3.950 per liter, atau setara dengan lonjakan sebesar 32,11% hanya dalam satu kali penyesuaian tarif.
Ketua BADKO HMI MPO SULTRA, La Ode Sapiansya, menegaskan bahwa lonjakan harga di atas 30 persen ini merupakan hantaman keras yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat, khususnya di tingkat akar rumput.
“Naiknya harga BBM itu berdampak langsung ke rakyat. Jadi wajar kalau kami minta pemerintah jelaskan alasannya dengan data, bukan cuma pengumuman. Jika alasannya adalah pergerakan harga minyak dunia, tunjukkan formulasinya secara transparan agar rakyat paham, bukan dipaksa menerima begitu saja,” ujar La Ode Sapiansya dalam keterangan resminya di Kendari.
Analisis Dampak: Migrasi Massal Konsumen dan Ancaman Kelangkaan Pertalite
Secara kritis, BADKO HMI MPO SULTRA tidak hanya menyoroti angka kenaikan Pertamax, melainkan ancaman nyata yang akan terjadi di hulu SPBU: Kelangkaan Pertalite.
Dengan selisih harga yang kini terlampau jauh antara Pertalite (BBM penugasan) dan Pertamax yang menyentuh angka Rp 16.250, kelas menengah pengguna kendaraan dipastikan akan melakukan shifting atau migrasi massal ke Pertalite untuk menghemat pengeluaran bulanan.
“Kenaikan Pertamax sebesar 32% ini adalah insentif bagi pengguna mobil dan motor pribadi untuk turun kelas ke Pertalite. Akibatnya, kuota Pertalite yang sudah dibatasi oleh BPH Migas akan jebol lebih cepat. Antrean di SPBU Sultra akan semakin mengular, dan ujung-ujungnya Pertalite akan langka di pasaran,” urai Sapiansya dalam analisisnya.
Kelangkaan Pertalite ini diprediksi akan menyuburkan pasar gelap (pengecer/Pertamini) yang menjual Pertalite dengan harga di atas ketentuan, sehingga masyarakat miskin yang seharusnya berhak atas BBM bersubsidi justru menjadi korban yang paling dirugikan.
Tiga Titik Kritis yang Disoroti
Selain ancaman kelangkaan Pertalite, BADKO HMI MPO SULTRA menggarisbahwahi tiga persoalan mendasar lainnya:
Urgennya Transparansi Formula Harga: Publik berhak mengetahui secara rinci variabel penentu harga Pertamax di daerah. Pemerintah dituntut membuka komponen Mean of Platts Singapore (MOPS), biaya distribusi logistik ke wilayah pelosok, beban pajak, hingga margin keuntungan yang diambil.
Ancaman Efek Domino pada Sektor Mikro: Kenaikan Pertamax dipastikan memicu inflasi pada sektor transportasi publik dan ongkos angkut barang. Dampak operasionalnya akan langsung mencekik kelompok rentan seperti nelayan, sopir angkutan umum, serta pelaku UMKM yang tengah berjuang di sektor domestik.
Ketimpangan Efisiensi Hulu vs Hilir: Mahasiswa menilai pemerintah cenderung mengambil jalan pintas dengan membebankan biaya kepada konsumen (rakyat), ketimbang memberantas kebocoran mafia migas dan memperketat pengawasan di SPBU agar Pertalite tepat sasaran. “Efisiensi harus dimulai dari hulu, bukan dari dompet rakyat kecil,” tegas Sapiansya.
Tuntutan Desentralisasi Kebijakan BBM
Lebih lanjut, HMI MPO SULTRA juga mengkritik kebijakan harga yang sering kali disamaratakan secara nasional tanpa mempertimbangkan kondisi geografis. Sebagai provinsi dengan karakteristik kepulauan, Sultra memiliki tantangan logistik yang jauh lebih rumit dibandingkan wilayah daratan seperti Pulau Jawa. Oleh karena itu, mereka melayangkan empat tuntutan utama kepada pemangku kebijakan:
Pertama, Membuka dokumen data dan skema perhitungan harga BBM ke hadapan publik secara transparan.
Kedua, Menambah pengawasan ketat dan kuota cadangan Pertalite di Sultra guna mengantisipasi kelangkaan akibat migrasi konsumen Pertamax.
Ketiga, Menggelar forum dialog terbuka yang melibatkan mahasiswa, Akademisi, pelaku UMKM, dan perwakilan nelayan sebelum mengambil kebijakan lanjutan yang strategis.
Keempat, Merumuskan skema dan kebijakan harga khusus untuk wilayah kepulauan di Sultra, guna mengantisipasi disparitas ekonomi dan lonjakan harga bahan pokok akibat mahalnya ongkos angkut laut.
Menutup pernyataannya, BADKO HMI MPO SULTRA menegaskan bahwa gerakan mahasiswa tidak anti terhadap penyesuaian ekonomi global, sejauh prosesnya dilakukan secara adil, rasional, dan melibatkan partisipasi publik. Mereka menolak keras segala bentuk kebijakan yang diputus secara sepihak dan minim mitigasi risiko di lapangan.
