Kendari, Mediasekawan.com 19 Juni 2026 – Aliansi Pionir Sulawesi Tenggara menggelar aksi penyampaian aspirasi pada Kamis malam (18/6/2026) di Perempatan Kampus Universitas Halu Oleo (UHO), Kota Kendari. Aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai semakin menekan kehidupan masyarakat.
Dalam orasinya, Faraz, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, menegaskan bahwa gerakan yang dibangun malam ini bukanlah gerakan yang lahir karena kepentingan kelompok ataupun ambisi pribadi. Menurutnya, aksi tersebut merupakan panggilan hati nurani sebagai bentuk keberpihakan kepada rakyat yang tengah menghadapi berbagai persoalan ekonomi dan tata kelola pemerintahan.
Suasana aksi terasa tegas dan berwarna, di mana ratusan ban dibakar di lokasi sebagai simbol protes mendalam. Hal ini mengakibatkan kemacetan panjang di ruas jalan sekitar kampus. Terkait hal itu, Faraz menyampaikan sikap tegas aliansinya: “Terserah jika terjadi kemacetan panjang, daripada leher masyarakat tercekik oleh kebijakan pemerintah yang egois.”
Aliansi Pionir Sultra menyoroti sejumlah isu yang menjadi dasar lahirnya aksi tersebut, di antaranya kenaikan harga BBM jenis Pertamax yang dinilai semakin membebani masyarakat, melemahnya nilai tukar rupiah yang berdampak pada meningkatnya harga berbagai kebutuhan pokok, serta pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang, menurut massa aksi, perlu diawasi secara ketat karena berpotensi membuka ruang terjadinya praktik korupsi apabila tata kelola, pengadaan, dan mekanisme pengawasannya tidak dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan.
Sazskiya Pratiwi Sakir, mahasiswa Pendidikan Sejarah UHO, juga menyampaikan pandangan kritis terkait pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Menurutnya, kondisi KDKMP saat ini dinilai tidak menjawab akar masalah ekonomi rakyat. Kebijakan yang mewajibkan calon pengelola mengikuti Pendidikan dan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) Komcad dianggap sebagai bentuk militerisasi sektor sipil yang tidak relevan dengan kompetensi manajerial perkoperasian.
Selain itu, terkait program Makan Bergizi Gratis, Sazskiya menambahkan bahwa di balik klaim perbaikan gizi, pelaksanaannya menuai sorotan tajam. Masalah tata kelola dan berbagai polemik anggaran membuktikan kebijakan ini rentan terhadap inefisiensi yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Aliansi Pionir Sultra secara tegas menolak militerisasi ruang sipil dan menolak pembentukan struktur teritorial TNI di wilayah Sulawesi Tenggara. Terkait tekanan ekonomi akibat kenaikan harga BBM, mereka mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) jika harga Pertamax tidak dapat diturunkan kembali.
Kelompok ini juga menekankan pentingnya kepastian hukum. “Kami meminta pemerintah menegakkan kepastian hukum agar para investor kembali percaya dengan negara kita,” ujar Faraz. Mereka mengingatkan agar tidak hanya dihadapkan pada program‑program yang mementingkan pencitraan semata, yang justru menimbulkan tekanan fiskal domestik dan membebani APBN. Kenaikan harga Pertamax dinilai menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kestabilan berbagai sektor kehidupan masyarakat.
Faraz menegaskan bahwa mahasiswa memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk terus mengingatkan pemerintah agar setiap kebijakan yang dilahirkan benar‑benar berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan sekadar memenuhi kepentingan politik atau kelompok tertentu. Baginya, kritik yang disampaikan mahasiswa merupakan bagian dari upaya menjaga nilai‑nilai demokrasi dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.
Di akhir penyampaiannya, Faraz menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Kota Kendari atas terganggunya aktivitas lalu lintas selama aksi berlangsung. Ia menegaskan bahwa ketidaknyamanan yang terjadi bukanlah tujuan utama dari gerakan tersebut, melainkan konsekuensi yang tidak dapat dihindari dalam penyampaian aspirasi di ruang publik.
“Kami memohon maaf kepada seluruh masyarakat Kota Kendari apabila aksi ini sedikit mengganggu aktivitas. Namun, perlu kami tegaskan bahwa gerakan ini lahir dari hati nurani. Apa yang kami perjuangkan bukan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan, melainkan demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Kami percaya bahwa suara mahasiswa harus tetap hadir sebagai pengingat ketika kebijakan negara dinilai menjauh dari kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Faraz juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas mengamankan jalannya aksi. Menurutnya, aparat kepolisian menunjukkan sikap kooperatif dan memberikan ruang bagi massa aksi untuk menyampaikan aspirasi secara tertib sehingga kegiatan dapat berlangsung dengan aman dan kondusif.
Aliansi Pionir Sultra menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai kebijakan publik secara kritis, konstruktif, dan konstitusional. Bahkan, aliansi ini berencana akan melakukan aksi berhari‑hari hingga tuntutan mereka dipenuhi. Bagi mereka, mahasiswa tidak boleh kehilangan keberanian untuk menyuarakan kebenaran ketika kepentingan rakyat dipertaruhkan, karena sejatinya perjuangan adalah ikhtiar menjaga cita‑cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Kami berkomitmen tidak akan pernah berhenti dan akan terus bergerak sampai apa yang menjadi tuntutan kami dipenuhi,” tegas perwakilan Aliansi Pionir Sultra menutup pernyataannya.
Redaksi : Mediasekawan
