Muna Barat,Mediasekawan.com 4 Agustus 2026 — Klaim pemerintah pusat mengenai stok bahan bakar minyak (BBM) nasional yang aman bertolak belakang dengan realita di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Di wilayah tersebut, masyarakat justru menghadapi antrean panjang akibat terbatasnya pasokan Pertalite bersubsidi.
Kondisi ini memicu pertanyaan serius tentang efektivitas rantai distribusi BBM bersubsidi ke daerah-daerah. Ironi terlihat jelas: ketika pemerintah pusat menjamin ketersediaan stok nasional, warga Muna Barat kesulitan mendapatkan BBM yang menjadi denyut nadi aktivitas ekonomi mereka.
Pengamat: Anomali Distribusi yang Tak Bisa Diabaikan
Pengamat Kebijakan Publik, Didin Alkindi, menilai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) harus segera turun tangan menyikapi kelangkaan Pertalite di Muna Barat.
“Ini semacam anomali. Di pusat bilang aman, di Muna Barat antrean panjang untuk mendapatkan BBM,” tegas Didin.
Menurutnya, BBM bukan sekadar komoditas energi, melainkan infrastruktur penopang aktivitas ekonomi masyarakat. Kelangkaan BBM berpotensi menghambat mobilitas warga dan memperlambat perputaran ekonomi, terutama bagi kelompok masyarakat yang menggantungkan penghidupan dari aktivitas harian.
Situasi semakin pelik karena harga Pertalite di tingkat pengecer dilaporkan melonjak hingga sekitar Rp18 ribu per liter—bahkan melampaui harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax.
“BBM adalah kebutuhan domestik masyarakat sebagai bagian dari infrastruktur perputaran ekonomi. Dengan terjadinya kelangkaan, perputaran ekonomi menjadi lambat,” ujarnya.
Didin juga mengingatkan bahwa persoalan distribusi BBM perlu mendapat perhatian lebih serius di tengah kebijakan efisiensi dan pemangkasan anggaran daerah yang masih berlanjut hingga 2027.
“Karena itu, Kementerian ESDM harus melihat problem Pertalite di Muna Barat,” pungkasnya.
Bupati Imbau ASN Beralih ke Pertamax
Di tengah antrean kendaraan di SPBU PT Bahari Cahaya Endekana, Desa Suka Damai, Bupati Muna Barat La Ode Darwin mengambil langkah taktis. Ia mengimbau aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Muna Barat yang memiliki penghasilan tetap untuk sementara menggunakan Pertamax, sehingga Pertalite lebih diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Aparatur Sipil Negara yang sudah memiliki gaji tetap untuk membeli Pertamax. Sementara Pertalite kita upayakan untuk masyarakat ekonomi rendah yang sangat membutuhkan, agar antrean bisa berkurang sampai pasokan kembali stabil,” kata Darwin saat meninjau SPBU, Senin (3/8/2026).
Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk solidaritas sosial di tengah keterbatasan distribusi BBM. Dengan mengurangi ketergantungan ASN terhadap Pertalite, ruang bagi nelayan, petani, pelaku usaha mikro, dan masyarakat kecil untuk memperoleh BBM bersubsidi diharapkan semakin terbuka.
Didin mengapresiasi langkah tersebut sebagai solusi sementara, namun menegaskan bahwa pemerintah pusat dan Pertamina harus mengurai akar persoalan yang menyebabkan stok di daerah tidak sejalan dengan klaim ketersediaan BBM secara nasional.
Redaksi : Mediasekawan
