Kendari,Mediasekawan.com 18 Juli 2026 – Pertanyaan serius kini mengemuka atas pengelolaan keuangan Universitas Halu Oleo untuk periode tahun anggaran 2023 hingga 2026. Ferli Muhamad Nur, mahasiswa UHO, telah menyusun rangkuman ketidaksesuaian data dan prosedur yang diambil dari dokumen resmi internal kampus. Berkas ini disiapkan untuk diserahkan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Badan Pemeriksa Keuangan, serta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara guna mendapatkan pemeriksaan yang objektif, transparan, dan menyeluruh.
Dasar Penyorotan: Ketidaksesuain Yang Tercatat Resmi
Ferli menegaskan, langkah yang diambilnya bukanlah upaya menuduh atau menghakimi pihak tertentu secara sepihak. Semua poin yang disorot adalah hal-hal yang tertulis jelas dalam laporan keuangan, dokumen perencanaan, serta evaluasi kinerja yang dikeluarkan oleh pihak manajemen kampus sendiri.
“Kami tidak membawa bukti tak jelas atau asumsi semata. Kami hanya menunjuk angka dan prosedur yang tercatat resmi namun tidak selaras dengan aturan keuangan negara. Ketika dokumen internal sendiri menunjukkan hal yang tidak wajar, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk meminta pihak berkompeten memeriksanya. Setiap orang berhak membela diri, dan kebenaran baru bisa dinyatakan setelah semua sisi diperiksa secara adil,” ujar Ferli.
Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum, UHO memang diberikan keleluasaan dalam mengelola dana. Namun keleluasaan tersebut tidak lepas dari kewajiban mengikuti peraturan perundang-undangan, menjaga prinsip kehati-hatian, serta memastikan setiap rupiah dana publik digunakan untuk kepentingan pendidikan dan kemajuan kampus.
Lima Temuan Kritis Yang Tidak Bisa Diabaikan
Berikut adalah hal-hal yang memunculkan pertanyaan paling mendasar dan memerlukan penjelasan resmi serta verifikasi independen:
- Pemecahan Paket Proyek Diduga Untuk Menghindari Lelang Terbuka
Pembangunan satu kesatuan gerbang utama kampus, penataan taman lingkungan, saluran drainase, hingga pos jaga keamanan tercatat dipisah menjadi puluhan paket pekerjaan yang masing-masing bernilai di bawah batas wajib lelang terbuka. Hal ini memunculkan pertanyaan apakah pemecahan tersebut didasari perencanaan teknis, atau sengaja dilakukan agar bisa diproses tanpa persaingan terbuka. Selain itu, tercatat indikasi material yang direncanakan berkualitas tinggi di lapangan justru menggunakan jenis yang lebih rendah, serta volume pekerjaan yang belum sesuai dengan dokumen kontrak.
- Dana Riset Miliaran Rupiah Dengan Bukti Yang Belum Jelas
Laporan pertanggungjawaban dana penelitian dan pengabdian masyarakat mencantumkan bukti pembelian dari pihak yang keberadaannya belum dapat diverifikasi dengan jelas. Belum ada penjelasan resmi apakah seluruh dana tersebut benar-benar digunakan untuk keperluan akademik sesuai peruntukannya, atau ada penggunaan untuk keperluan lain yang tidak berhubungan dengan tugas pokok kampus.
- Belanja Pegawai Melebihi Batas: Defisit Mencapai Rp13,6 Miliar
Ini adalah salah satu temuan yang paling tidak wajar secara prosedur. Dalam laporan evaluasi internal tercatat pos belanja pegawai mengalami pengeluaran yang melebihi batas anggaran yang disahkan sebesar Rp13.671.938.374. Berdasarkan aturan keuangan negara, pengeluaran dana tidak boleh dilakukan jika belum tersedia anggarannya, terlebih lagi revisi penambahan dana tersebut hingga saat ini belum pernah disetujui secara resmi oleh otoritas pusat. Muncul pertanyaan mendasar: dengan dasar apa uang negara sebesar itu sudah dikeluarkan?
- Pengadaan Ratusan Miliar Hampir Habis Sepenuhnya
Dua paket pengadaan terbesar, yaitu revitalisasi sarana pendukung pembelajaran senilai Rp80 Miliar dan pengadaan prasarana lain senilai Rp111,5 Miliar, tercatat terealisasi hingga 99,63%. Tingkat penyerapan yang mendekati angka 100 persen untuk nilai yang sangat besar ini sangat jarang terjadi dan memerlukan penjelasan khusus. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai kewajaran penyusunan harga, proses pemilihan penyedia, serta kesesuaian barang yang diterima dengan kebutuhan kampus.
- Belanja Dinas Dan Olaragah Tanpa Kajian Yang Jelas
Anggaran perjalanan dinas dan pemeliharaan kantor yang dialokasikan sebesar Rp16,2 Miliar belum terlihat lengkap dengan bukti fisik pendukung. Selain itu, dialokasikan pula dana Rp650 Juta untuk fasilitas bulutangkis dan Rp250 Juta untuk lapangan sepak bola. Pihak kampus belum menjelaskan secara terbuka kajian kebutuhan mendesak serta manfaat langsung dari fasilitas tersebut bagi peningkatan kualitas pendidikan mahasiswa.
Catatan Resmi: Sistem Pengawasan Belum Berjalan Baik
Bahkan dokumen evaluasi kinerja internal sendiri mencatat kelemahan mendasar: “Sistem pengawasan saat ini baru sebatas memberikan penghargaan, namun belum ada penerapan sanksi tegas bagi kesalahan. Sementara itu, hasil temuan evaluasi juga belum sepenuhnya ditindaklanjuti.”
Ferli menambahkan, catatan ini menunjukkan adanya celah pengawasan yang dibiarkan terbuka. Hal ini bukan berarti sudah pasti ada pelanggaran, namun menjadi alasan kuat agar sistem segera diperbaiki dan setiap kejanggalan diperiksa secara teliti.
Desakan Untuk Kepastian Dan Keadilan
Berdasarkan hal-hal di atas, pihak pelapor meminta pihak berwenang untuk:
1. Melakukan pemeriksaan fisik dan administrasi menyeluruh terhadap proyek yang disorot;
2. Menelusuri aliran dana yang melebihi batas anggaran hingga ke akar masalahnya;
3. Memverifikasi keaslian dokumen pertanggungjawaban dana riset dan pengadaan;
4. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pihak terkait untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan;
5. Mengumumkan hasil pemeriksaan secara terbuka setelah proses selesai.
“Dana publik adalah amanah rakyat. Kami berharap pemeriksaan ini menjadi langkah awal agar pengelolaan anggaran UHO ke depannya benar-benar transparan dan bermanfaat sepenuhnya untuk kemajuan pendidikan,” tutup Ferli.
Redaksi : Mediasekawan
