Kendari,Mediasekawan.com 18 Juli 2026 – Rencana pelaksanaan kegiatan Kerukunan Keluarga Muna yang direncanakan berlangsung di kawasan Tugu MTQ, ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara, pada 19 Juli 2026 mendatang, menuai sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang tengah digalakkan oleh Pemerintah Pusat dan dirasakan dampaknya hingga ke daerah, wacana penyelenggaraan acara besar di luar wilayah kabupaten dinilai tidak tepat dan berpotensi mencederai logika tata kelola keuangan publik.
Pemerintah Kabupaten Muna Barat di bawah kepemimpinan Bupati La Ode Darwin saat ini sedang menghadapi tantangan fiskal yang tidak ringan. Berdasarkan data, APBD Kabupaten Muna Barat tahun 2025 mengalami pemangkasan hingga Rp54 miliar sebagai dampak dari instruksi efisiensi nasional . Bahkan, kondisi keuangan daerah sempat digambarkan berada dalam situasi kritis dengan pernyataan “sedikit lagi kita bangkrut” . Dalam konteks ini, penggunaan anggaran untuk kegiatan seremonial di luar daerah menjadi pertanyaan besar bagi publik.
“Sang Revolusioner, menilai sangat tidak pantas jika di tengah krisis anggaran seperti sekarang, Pemerintah Kabupaten Muna Barat justru menggelar acara besar-besaran di ibukota provinsi. Ini kesannya bukan hanya menghambur-hamburkan uang rakyat, tetapi juga tendensius dan terlalu fanatik terhadap kekuasaan,” tegasnya dalam keterangan pers yang diterima redaksi, 18 Juli 2026.
Lebih jauh, aktivis yang kerap menyuarakan kritisisme terhadap kebijakan di Bumi Liwu Mokesa ini menyoroti motif di balik pemilihan lokasi kegiatan. Menurutnya, jika silaturahmi akbar ini tetap dipaksakan digelar di ibukota provinsi, maka hal itu jelas mengandung nuansa kepentingan politik yang mengarah pada konstelasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Tenggara tahun 2029.
“Tolak ukurnya sangat jelas. Jika tujuannya murni untuk silaturahmi, mengapa tidak dilaksanakan di Kotano Wuna? Dengan menggelar acara di Kotano Wuna, perputaran ekonomi masyarakat setempat akan bergerak. Ini akan menjadi suntikan langsung bagi warung, penginapan, dan transportasi lokal. Bukannya malah mengalirkan uang ke ibukota provinsi yang jelas-jelas sudah memiliki perekonomian yang lebih maju,” ujar Sang Revolusioner.
Ia menambahkan, kegigihan untuk tetap menggelar acara di luar daerah justru memunculkan asumsi bahwa Bupati La Ode Darwin sedang mencari panggung popularitas. “Jika acara ini hanya dimaksudkan sebagai panggung popularitas dan tiket menuju Pilgub 2029, maka saya pastikan pertemuan ini bukanlah murni untuk kepentingan silaturahmi antar 4 pilar, melainkan ada unsur kepentingan politik terselubung yang sangat kental,” tukasnya.
Narasi ini memperkuat kritik bahwa pemerintah daerah dinilai lebih fokus pada pencitraan ketimbang menyelesaikan persoalan mendasar di tengah keterbatasan fiskal. Masyarakat berharap agar agenda-agenda kebangsaan dan kerukunan dapat dijadikan momentum untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan di wilayah asal, bukan menjadi ajang pemborosan dan kampanye politik awal.
Redaksi : Mediasekawan
