Kendari,Mediasekawan.com 21 Juli 2026 – Kenaikan harta kekayaan Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka (ASR) berdasarkan data LHKPN KPK menuai sorotan publik. DPD IMM Sultra meminta agar isu tersebut disikapi secara objektif dan tidak menimbulkan spekulasi liar.
Berdasarkan data LHKPN, harta ASR naik Rp49,4 miliar dalam 9 bulan. Pada 28 Maret 2025 tercatat Rp598.087.872.000 dan pada 31 Desember 2025 menjadi Rp647.497.648.178. Ada kenaikan 8,26 persen.
Kenaikan signifikan ini kemudian memicu beragam komentar di media sosial dan diskusi publik. Sebagian masyarakat mempertanyakan sumber penambahan harta tersebut di tengah masa kepemimpinan ASR.
Ketua DPD IMM Sultra Alim Amri Nusantara mengatakan, kritikan publik terhadap pejabat negara adalah hal wajar sebagai bentuk kontrol sosial.
“Kritikan itu baik sebagai bentuk kontrol. Tapi harus dilihat secara objektif berdasarkan realita yang ada. Apalagi Gubernur Sultra ini adalah seorang pengusaha sebelum menjabat,” kata Alim, Selasa (21/7/2026).
Ia menilai latar belakang ASR sebagai pengusaha perlu menjadi catatan penting. Menurutnya, wajar jika seorang pengusaha memiliki dinamika aset yang terus bergerak, baik bertambah maupun berkurang.
“Sebab, perubahan harta tidak selalu berkaitan dengan jabatan. Bisa jadi itu berasal dari hasil usaha, investasi, atau pengelolaan aset yang sudah berjalan sejak lama,” jelasnya.
Alim juga mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menyimpulkan tanpa data yang jelas. Ia mendorong semua pihak menahan diri dan menunggu klarifikasi resmi.
“Yang penting transparansi tetap dijaga. LHKPN sudah dilaporkan ke KPK, jadi mekanismenya sudah berjalan. Kita kawal bersama agar tidak ada penyalahgunaan,” tegasnya.
Lebih lanjut, IMM Sultra juga mendorong Pemprov Sultra memberikan penjelasan terbuka kepada publik agar tidak terjadi kegaduhan dan fitnah. Menurut Alim, komunikasi yang terbuka akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Kami percaya masyarakat Sultra cerdas. Mari kita bedakan antara kritik membangun dengan tudingan tanpa dasar. Tugas kita bersama mengawal agar pemerintahan berjalan bersih dan akuntabel,” pungkasnya.
Redaksi : Mediasekawan
