Kendari, Mediasekawan.com 9 Oktober 2026 — Persidangan perkara gugatan lingkungan yang berkaitan dengan PT WIN kini memasuki tahap pembuktian setelah majelis hakim menolak eksepsi para tergugat mengenai kompetensi absolut atau kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
Dalam tahapan jawab-menjawab, para tergugat sebelumnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mempersoalkan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat. Para tergugat berpendapat bahwa perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari.
Salah satu dasar yang dikemukakan para tergugat adalah petitum gugatan yang meminta agar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) PT WIN dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Menurut para tergugat, permintaan tersebut berkaitan dengan persoalan legalitas keputusan administrasi pemerintahan yang menjadi ranah kewenangan PTUN.
Menanggapi hal tersebut, pihak penggugat, dalam hal ini FAN, menjelaskan bahwa permohonan dalam petitum gugatan tidak dimaksudkan untuk menyatakan IUP OP PT WIN batal demi hukum, melainkan meminta agar izin tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
FAN menilai terdapat perbedaan makna hukum antara frasa batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, perbedaan rumusan dalam petitum tersebut menjadi salah satu poin yang dipersoalkan dalam perdebatan mengenai kompetensi absolut pengadilan.
Dengan ditolaknya eksepsi para tergugat oleh majelis hakim, perkara tersebut berlanjut ke tahap pembuktian. Tahapan ini menjadi bagian penting bagi para pihak untuk mengajukan bukti-bukti yang mendukung dalil dan argumentasi masing-masing dalam persidangan.
FAN menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan pelestarian lingkungan melalui jalur hukum, meskipun perkara yang dihadapi melibatkan pihak-pihak dengan posisi dan kepentingan yang besar, termasuk Presiden dan perusahaan swasta, sebagaimana disampaikan dalam konteks gugatan tersebut.
Bagi FAN, perjuangan melalui gugatan lingkungan ini tidak semata-mata berkaitan dengan perkara yang sedang berjalan, tetapi juga diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan edukasi hukum bagi seluruh pihak, khususnya pelaku usaha pertambangan.
FAN berharap proses hukum tersebut dapat mendorong setiap kegiatan pertambangan agar lebih memperhatikan aspek perlindungan dan pelestarian lingkungan, serta memastikan bahwa seluruh aktivitas usaha dijalankan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan memasuki tahap pembuktian, perhatian selanjutnya tertuju pada proses pemeriksaan bukti-bukti di persidangan yang akan menjadi bagian penting dalam pertimbangan majelis hakim untuk memutus perkara tersebut.
Redaksi : Mediasekawan
