Kolaka Timur, Mediasekawan.com.- Kembali menjadi sorotan publik. Besok, Selasa (28/10/2025), tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan tiba di daerah tersebut. Kunjungan ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan bagian dari langkah serius lembaga antirasuah untuk memastikan praktik korupsi tak lagi berulang di tubuh pemerintahan daerah.
Sumber internal Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur (Pemkab Koltim) mengonfirmasi bahwa agenda utama Korsupgah berkaitan langsung dengan proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koltim — proyek yang sempat mengguncang publik setelah kasus suapnya menyeret Bupati nonaktif Abdul Azis bersama empat tersangka lain pada Agustus 2025 lalu. KPK tampaknya ingin menutup celah lama yang pernah menjadi ladang korupsi.
“Iya, benar. Informasinya besok tim dari KPK akan datang. Kabarnya yang turun dari Korsupgah, dan salah satu agendanya memang soal RSUD,” ungkap seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang enggan disebut namanya, Senin malam. Suaranya terdengar hati-hati, mencerminkan ketegangan yang kerap menyelimuti birokrasi setiap kali KPK turun ke lapangan.
Informasi lain menyebutkan, tim Korsupgah juga akan berkoordinasi langsung dengan sejumlah pejabat teknis di lingkungan Pemkab Koltim. Fokus mereka disebut tak hanya pada proyek RSUD, tetapi juga menyentuh sistem pengadaan barang dan jasa serta tata kelola keuangan daerah yang selama ini dianggap rawan gratifikasi dan penyalahgunaan anggaran.
Langkah ini menandai babak baru pendekatan KPK di Sulawesi Tenggara. Setelah gelombang penindakan keras pada pertengahan tahun, kini lembaga tersebut menitikberatkan upaya pada pencegahan dan perbaikan sistemik. “Kami tidak hanya menindak, tapi juga memastikan sistem di daerah tidak membuka peluang korupsi berulang,” ujar seorang sumber dari Korsupgah KPK yang dihubungi secara terpisah.
Sebagai catatan, proyek pembangunan RSUD Koltim sebelumnya digadang-gadang sebagai program prioritas daerah. Namun, di balik euforia pembangunan itu, aparat penegak hukum menemukan praktik suap antara pejabat dan rekanan proyek. Kasus ini menjadi pukulan berat bagi Pemkab Koltim yang tengah berusaha membangun citra pemerintahan bersih dan transparan.
Kedatangan Korsupgah KPK kali ini menjadi sinyal bahwa perhatian terhadap Koltim belum usai. Banyak pihak menilai, kunjungan tersebut bukan sekadar pembinaan teknis, melainkan juga bentuk evaluasi moral terhadap jajaran pejabat daerah pasca-skandal. “Koltim sedang diuji: apakah mereka benar-benar belajar dari kasus lalu atau justru mengulang pola lama,” ujar seorang aktivis antikorupsi di Kendari.
Jika tak ada pembenahan nyata dalam tata kelola pemerintahan, kunjungan KPK bisa menjadi awal babak baru pengusutan. Di tengah sorotan publik yang kian tajam, masyarakat Koltim kini menanti bukti nyata dari komitmen antikorupsi — bukan sekadar pernyataan atau seremoni, melainkan langkah konkret memperkuat sistem dan menutup rapat ruang gelap permainan uang di proyek-proyek publik./AL.
