Oleh: Wanda Assyura – Ketua Pemuda Aceh-Jakarta
JAKARTA, MEDIASEKAWAN.COM. — Tujuh bulan telah berlalu sejak Majalah Tempo mengungkap dugaan keterlibatan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam bisnis judi online di Kamboja. Namun hingga kini, politisi Partai Gerindra itu tetap bungkam—tanpa bantahan, tanpa klarifikasi. Publik pun bertanya-tanya: mengapa seorang pejabat setinggi Dasco memilih diam di tengah tuduhan yang mengguncang fondasi partai penguasa?
Laporan investigasi Tempo edisi 6 April 2025 berjudul “Pengusaha dan Politikus Pengendali Judi Online di Kamboja” mencantumkan nama Dasco dalam dokumen perusahaan Golden Princess Hotel & Casino, yang beroperasi di kawasan Bavet City, perbatasan Kamboja–Vietnam. Dugaan ini semakin relevan setelah terungkap kasus perdagangan manusia dan eksploitasi digital terhadap ribuan WNI yang dijadikan pekerja scam di wilayah serupa.
Redaksi Tempo mengaku telah berupaya meminta tanggapan sebelum publikasi, namun tak satu pun pesan, panggilan, atau surat terbuka mendapat jawaban. Beberapa kader Gerindra mencoba membela, menyebut laporan itu sebagai “fitnah politik menjelang konsolidasi kabinet.” Ketua Harian Gerindra, Ahmad Muzani, bahkan menilai tudingan tersebut sebagai “insinuasi tingkat tinggi.” Namun, fakta dokumen tak bisa dihapus: nama Dasco tercantum dalam jaringan bisnis berafiliasi di Kamboja.
Diam yang Menimbulkan Tafsir
Sikap bungkam Dasco justru menimbulkan tafsir liar. Di tengah maraknya kasus judi daring dan perdagangan manusia lintas negara, diam seorang pejabat publik dianggap bukan kebijaksanaan, melainkan bentuk keangkuhan.
“Diamnya bukan strategi cerdas, tapi gejala feodalisme elite,”
ujar Wanda Assyura, aktivis antikorupsi sekaligus Ketua Pemuda Aceh-Jakarta, Minggu (2/11/2025).
“Wakil rakyat yang diam ketika rakyat disiksa di Kamboja adalah pengkhianat demokrasi.”
Gelombang Tagar dan Desakan Publik
Tagar #DascoBukaSuara menggema di media sosial. Para aktivis menuntut audit rekening Dasco oleh PPATK serta pemeriksaan LHKPN oleh KPK.
Video penyiksaan WNI di kompleks judi Bavet City yang viral di TikTok dan X memicu kemarahan publik. Di sisi lain, peran komunikasi politik Gerindra kini lebih banyak diambil alih oleh Sjafrie Sjamsoeddin, menandai redupnya pengaruh Dasco di lingkar inti partai.
Ujian Moral bagi Gerindra
Wanda menilai, kasus ini tak boleh dianggap angin lalu.
“Sebagai pendukung Prabowo, saya khawatir Dasco bisa menjadi batu sandungan moral. Gerindra harus bersih. Kalau tidak, kepercayaan publik akan runtuh,” ujarnya.
“Keberanian Prabowo menjaga integritas partai akan diuji dari cara menanggapi kasus ini.”
Pemerintah saat ini tengah membentuk Satgas Judi Online, simbol ketegasan negara melawan kejahatan digital lintas batas. Namun Wanda mengingatkan, upaya itu akan kehilangan wibawa jika tidak menyentuh kalangan elite.
“Satgas akan kehilangan legitimasi jika berani pada rakyat kecil, tapi takut pada pejabat tinggi,” katanya.
Strategi Bungkam dan Imunitas Politik
Hingga kini, Dasco belum sekalipun menyatakan klarifikasi. Ia tetap aktif dalam agenda DPR, namun menghindari pertanyaan media. Sikap ini memberi kesan adanya strategi diam agar isu padam dengan sendirinya.
“Ini bentuk impunitas klasik. Bicara berisiko memunculkan bukti baru, maka diam dianggap aman,” kata Wanda.
Sumber hukum di PPATK membenarkan adanya permintaan pemantauan transaksi lintas negara terkait jaringan kasino di Kamboja. Namun belum ada pernyataan resmi apakah nama Dasco termasuk di dalamnya.
Sementara itu, sejumlah anggota Komisi III DPR mendesak KPK untuk memastikan kejelasan hukum kasus ini.
Bom Waktu di Tubuh Partai
Di internal Gerindra, topik Dasco kini menjadi pembicaraan sensitif. Sebagian kader memilih diam, sementara yang lain berharap Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas jika tudingan terbukti benar.
“Gerindra harus menang dengan moral yang bersih,” tegas Wanda.
“Dasco adalah bom waktu. Jika tidak segera ditangani, reputasi partai dan presiden bisa ikut terguncang.”
Publik kini menunggu kejelasan. Jika Dasco memang bersih, bukalah semua data: rekening, aset keluarga, dan transaksi luar negeri. Namun jika terus memilih diam, persepsi publik akan mengeras menjadi keyakinan.
Dalam politik, diam bukan selalu emas—kadang ia justru sinyal bahaya yang berdetak pelan, menunggu waktu untuk meledak.**
