BOMBANA,MEDIASEKAWAN.COM.– Ribuan tenaga honorer di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, akhirnya keluar dari lorong panjang ketidakpastian status. Senin (26/1/2026) pagi, Lapangan Hijau SOR Rumbia dipenuhi lautan seragam Korpri saat 4.377 aparatur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dikumpulkan dalam apel akbar yang digelar Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKP-SDM) Bombana.
Dari jumlah tersebut, 2.106 honorer menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai P3K Paruh Waktu, sementara 2.271 ASN P3K Penuh Waktu hadir mengikuti apel bersama. Momentum ini menandai tuntasnya persoalan honorer di Bombana—sebuah isu yang selama bertahun-tahun membayangi birokrasi daerah dan menyisakan kegelisahan ribuan tenaga pelayanan publik.
Selama bertahun-tahun, para honorer ini bekerja di berbagai instansi pemerintahan dengan status yang tidak pasti. Mereka hadir paling awal dan pulang paling akhir, namun kerap berada di luar radar pengakuan negara. Penyerahan SK P3K Paruh Waktu menjadi titik balik sekaligus pengakuan resmi negara atas kerja sunyi tersebut.
Bupati Bombana, Burhanuddin, menegaskan bahwa pengangkatan ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bentuk penghormatan negara terhadap pengabdian yang lama terabaikan.
“Hari ini adalah hari penghormatan. Di hadapan saya berdiri abdi negara yang bertahun-tahun bekerja dalam senyap—namanya jarang disebut, jasanya sering tak terlihat,” kata Burhanuddin di hadapan ribuan ASN.
Ia menyebut, SK P3K yang diterima para honorer adalah hasil dari kesabaran panjang dan ketulusan dalam melayani masyarakat, meski hidup dalam ketidakpastian masa depan.
“Ini bukan sekadar selembar kertas. Ada doa orang tua, kesabaran keluarga, air mata yang jatuh dalam diam, dan harapan anak-anak akan masa depan yang lebih baik,” ujarnya.
Namun, Burhanuddin juga mengingatkan bahwa pengangkatan sebagai ASN P3K bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal tanggung jawab yang lebih besar di tengah tuntutan publik terhadap pelayanan yang profesional dan berintegritas.
“Status sudah jelas, tapi tanggung jawab juga semakin besar. Jangan biarkan semangat pengabdian padam setelah SK diterima,” tegasnya.
Ia menekankan, masyarakat tidak pernah mempermasalahkan status PNS atau P3K, melainkan kualitas pelayanan yang dirasakan secara langsung.
“Masyarakat tidak bertanya kita PNS atau P3K. Mereka hanya ingin dilayani dengan hati, bukan sekadar dilayani oleh seragam,” pungkasnya.
Dengan pengangkatan ribuan honorer ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menutup satu bab panjang persoalan tenaga non-ASN. Namun di saat bersamaan, tantangan baru terbuka: memastikan para ASN P3K yang kini resmi diakui negara benar-benar menjawab ekspektasi publik dan tidak mengulang problem klasik birokrasi yang selama ini dikritik masyarakat./AM.
