Bombana, Sulawesi Tenggara – Putra Daerah Bombana, Andi Amil Niransyah, merilis hasil kajian independen terhadap data dan dokumen terkait pelaksanaan program bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024. Kajian tersebut menemukan sejumlah persoalan yang dinilai perlu dijelaskan secara terbuka oleh Pemerintah Kabupaten Bombana karena menyangkut akuntabilitas penggunaan keuangan daerah dan hak masyarakat sebagai penerima manfaat.
Hasil kajian mengidentifikasi adanya persoalan dengan nilai keseluruhan lebih dari Rp1 miliar. Persoalan tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi membentuk rangkaian peristiwa yang saling berkaitan, mulai dari dugaan ketidaksesuaian antara dokumen pertanggungjawaban dan kondisi di lapangan, dugaan perubahan penerima bantuan, hingga penggunaan alat yang identitasnya perlu mendapat penjelasan lebih lanjut.
Menurut Andi Amil, persoalan yang paling mendasar bukan hanya terletak pada besarnya nilai anggaran, tetapi pada kepastian apakah bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh kelompok tani yang telah ditetapkan dan apakah seluruh proses penyalurannya telah dilakukan sesuai ketentuan.
Dokumen dan Kondisi Lapangan Diduga Tidak Selaras
Kajian menemukan adanya bagian pertanggungjawaban yang menunjukkan perbedaan antara isi dokumen dengan kondisi faktual di lapangan dengan nilai sekitar Rp360 juta.
Apabila dokumen negara tidak menggambarkan kondisi sebenarnya, maka persoalan tersebut patut menjadi perhatian serius karena menyangkut integritas pengelolaan keuangan daerah. Kepercayaan publik terhadap pemerintah dibangun melalui laporan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penerima Resmi Mengaku Tidak Menerima Bantuan
Kajian juga mengungkap adanya penerima yang tercantum dalam daftar resmi, namun menyatakan tidak menerima bantuan hand tractor sebagaimana tercatat dalam dokumen. Nilai bantuan yang berkaitan dengan kondisi tersebut mencapai sekitar Rp200 juta.
Temuan ini memunculkan pertanyaan mendasar.
Jika penerima resmi tidak menerima bantuan, lalu ke mana bantuan tersebut disalurkan? Siapa yang memutuskan perubahan tersebut? Dan apa dasar hukumnya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting karena menyangkut hak masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima program pemerintah.
Dugaan Pergeseran Penerima Bantuan
Hasil kajian juga menunjukkan adanya indikasi bahwa sebagian bantuan disalurkan kepada pihak lain yang tidak termasuk dalam daftar penerima yang telah ditetapkan.
Apabila informasi tersebut benar, maka publik berhak mengetahui mekanisme perubahan tersebut, siapa yang memberikan persetujuan, serta apakah perubahan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Perubahan terhadap daftar penerima bantuan pemerintah bukan persoalan sederhana karena berkaitan langsung dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan transparansi.
Munculnya Keterangan Mengenai Anggota DPRD
Salah satu bagian yang paling menarik perhatian dalam data yang dikaji adalah adanya keterangan bahwa perubahan penyaluran bantuan dikaitkan dengan adanya permintaan dari anggota DPRD pada daerah pemilihan tertentu.
Kajian ini tidak menyimpulkan adanya pelanggaran oleh pihak mana pun. Namun, informasi tersebut merupakan bagian yang sangat penting untuk diklarifikasi secara terbuka demi menghindari berkembangnya spekulasi di tengah masyarakat.
Publik berhak mengetahui apakah permintaan tersebut hanya berupa aspirasi, rekomendasi, atau memiliki pengaruh terhadap proses penyaluran bantuan.
Traktor Bertanda Bantuan Pemerintah Pusat Muncul dalam Dokumen Pengadaan Daerah
Kajian juga menemukan adanya alat pertanian yang memiliki identitas sebagai bantuan pemerintah pusat, namun muncul dalam dokumen pertanggungjawaban pengadaan pemerintah daerah dengan nilai sekitar Rp160 juta.
Fakta tersebut memerlukan penjelasan yang komprehensif agar tidak menimbulkan pertanyaan mengenai asal-usul barang yang dipertanggungjawabkan, mekanisme pencatatan aset, serta kesesuaian antara pengadaan dan barang yang diserahkan kepada masyarakat.
Mengapa Ada Rekomendasi Penarikan Kembali Traktor?
Data yang dikaji menunjukkan adanya rekomendasi agar sejumlah hand tractor ditarik kembali karena disalurkan kepada penerima yang tidak sesuai dengan daftar yang telah ditetapkan.
Rekomendasi seperti ini menunjukkan bahwa terdapat persoalan dalam mekanisme distribusi bantuan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh agar tidak terulang pada program-program berikutnya.
Siapa yang Bertanggung Jawab?
Dalam tata kelola keuangan daerah, setiap tahapan memiliki pejabat yang bertanggung jawab sesuai kewenangannya.
Karena itu, kajian ini memandang penting untuk mengetahui bagaimana proses pengawasan dilakukan, siapa yang mengambil keputusan pada setiap tahapan, serta apakah seluruh prosedur telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
Fokus utama bukan mencari kambing hitam, tetapi memastikan adanya akuntabilitas terhadap setiap keputusan yang menggunakan uang rakyat.
Masyarakat Tidak Boleh Menjadi Korban
Program bantuan alat dan mesin pertanian pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan produktivitas petani.
Apabila bantuan tidak diterima oleh pihak yang telah ditetapkan atau terjadi persoalan dalam penyalurannya, maka yang paling dirugikan adalah masyarakat. Dampaknya tidak hanya pada administrasi pemerintahan, tetapi juga terhadap kesejahteraan petani yang seharusnya memperoleh manfaat dari program tersebut.
Pernyataan Andi Amil
Andi Amil menegaskan bahwa hasil kajian ini disampaikan sebagai bentuk kontrol sosial dan kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk memberikan penjelasan resmi atas seluruh persoalan yang teridentifikasi. Klarifikasi yang terbuka akan menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Kajian ini juga mendorong agar seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan benar-benar ditindaklanjuti secara serius serta menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan program bantuan pemerintah ke depan.
