Kendari, 12 Februari 2026 – Pergerakan Rakyat Indonesia Berdaulat dan Mandiri (PRIBUMI) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar aksi cipta kondisi terkait dugaan Surat Keputusan (SK) honorer siluman yang terjadi di Dinas Perhubungan (Dishub) Sultra. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes dan konsolidasi menjelang gerakan lanjutan pada Jumat, 13 Februari.
Perwakilan PRIBUMI Sultra, Ferli Muhamad Nur, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam persoalan ini, termasuk pihak yang menangani kasus tersebut. “Kami sangat kecewa karena sampai hari ini belum ada klarifikasi maupun informasi mengenai perkembangan penyidikan kasus ini,” ujarnya. Ferli juga menyoroti sikap Dinas Perhubungan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang dinilai enggan memberikan keterangan terkait kasus ini.
PRIBUMI Sultra mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan penyidikan secara transparan dan tidak menutup-nutupi informasi. Mereka juga menyayangkan sikap DPRD Sultra yang belum merespon surat permohonan untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak-pihak terkait. “Ada apa sebenarnya? Jangan ada kongkalikong dalam masalah ini. Harus segera dituntaskan karena menyangkut kepentingan orang banyak,” tegas Ferli.
PRIBUMI Sultra menilai bahwa masyarakat yang terdampak kasus ini merasa dipermainkan oleh pihak-pihak yang menangani perkara tersebut, dan terkesan saling melindungi satu sama lain. Mereka berharap agar kasus ini segera diselesaikan dengan adil dan transparan.
