Beranda / Pemerintahan / Desak Kejati Sultra Tuntaskan Dugaan Tipikor Rp9,7 Miliar, FKPMI Sultra Kepung Kejati: Awasi Wakil Bupati Kolaka Utara!

Desak Kejati Sultra Tuntaskan Dugaan Tipikor Rp9,7 Miliar, FKPMI Sultra Kepung Kejati: Awasi Wakil Bupati Kolaka Utara!

Kendari, Mediasekawan.com 18 November 2026 – Forum Kajian Pemuda Mahasiswa Indonesia Sulawesi Tenggara (FKPMI Sultra) kembali menyuarakan desakan penegakan hukum terhadap dugaan korupsi megaproyek pembangunan Bandara Kolaka Utara. Dalam aksi unjuk rasa yang digelar di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra, Senin (18/11/2026), massa menuntut aparat penegak hukum segera mengungkap tabir kasus yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp9,7 miliar tersebut.

Koordinator Lapangan (Korlap) FKPMI Sultra, Dhonal, menegaskan bahwa aksi ini berangkat dari temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengindikasikan adanya penyimpangan dalam proyek strategis daerah itu. Menurutnya, hingga saat ini, proses hukum yang berjalan dinilai belum menunjukkan kepastian dan progres signifikan dalam menjerat aktor-aktor intelektual di balik megaproyek tersebut.

“Temuan BPK saat itu mencapai Rp9,7 miliar. Namun, hingga hari ini kami menilai belum ada kepastian hukum yang jelas terhadap pihak-pihak yang harus bertanggung jawab. Kami hadir di Kejati Sultra untuk menuntut keadilan yang seadil-adilnya bagi para pelaku dugaan korupsi megaproyek bandara ini,” tegas Dhonal di hadapan massa aksi.

Dalam orasinya, FKPMI Sultra juga menyatakan dukungan penuh terhadap komitmen Presiden Republik Indonesia dan Jaksa Agung dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Mereka menekankan bahwa penanganan perkara ini harus dilakukan secara serius, transparan, tanpa kompromi, dan tidak tebang pilih.

Sorotan utama dalam aksi tersebut adalah desakan kepada Kejati Sultra untuk memanggil dan memeriksa Wakil Bupati Kolaka Utara. FKPMI Sultra menilai bahwa yang bersangkutan, yang pada saat proyek berlangsung menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), memiliki tanggung jawab strategis terkait proses penganggaran dan temuan BPK.

“Beliau adalah selaku Ketua TAPD. Dalam hal ini, beliaulah yang bertanggung jawab terhadap temuan-temuan BPK, baik dalam bentuk temuan proyek infrastruktur maupun pengadaan barang dan jasa. Dia harus bertanggung jawab. Kami meminta beliau harus dihadirkan dan diadili jika memang terbukti patut untuk dihukum,” tandas Dhonal.

Melalui aksi tersebut, FKPMI Sultra berharap Kejati Sultra segera merespons tuntutan publik dengan melakukan pendalaman perkara secara komprehensif. Mereka mendesak agar pihak-pihak yang terbukti terlibat dapat diungkap secara terang benderang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

FKPMI Sultra menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini. Penegakan hukum dalam perkara dugaan korupsi megaproyek Bandara Kolaka Utara harus dilakukan secara transparan dan akuntabel demi mewujudkan keadilan serta memastikan kerugian negara dapat dipertanggungjawabkan.

Redaksi : Mediasekawan

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *