Kendari, Mediasekawan.com 22 Oktober 2026 — Terbitnya surat pemberitahuan Dewan Pengurus Daerah Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD PA GMNI) Sulawesi Tenggara terkait keberadaan Keluarga Besar Marhaenis Sultra menuai kritik tajam dari Dewan Pengurus Komisariat (DPK) GMNI FISIP Universitas Halu Oleo.
Sekretaris DPK GMNI FISIP UHO, Maman Marobo, mempertanyakan ketelitian dan pertimbangan organisatoris di balik terbitnya surat Nomor 002/Int/SP/DPD/PA.GMNI-Sultra/X/2026 yang menegaskan tidak adanya hubungan kelembagaan antara DPD PA GMNI Sultra dan Keluarga Besar Marhaenis Sultra.
Menurut Maman, kepemimpinan organisasi alumni semestinya mengedepankan kedewasaan intelektual serta pemahaman historis sebelum mengeluarkan pernyataan yang berpotensi menimbulkan polemik di tengah kader.
“Seharusnya Ketua PA GMNI Sultra menelaah terlebih dahulu sejarah keberadaan Keluarga Besar Marhaenis Sultra. Akun media sosial tersebut selama ini menjadi ruang publikasi berbagai agenda perjuangan GMNI di Sulawesi Tenggara. Melalui akun itulah aktivitas kader, konsolidasi organisasi, hingga gerakan perjuangan dapat diketahui masyarakat luas, bahkan menjangkau publik di luar Sulawesi Tenggara,” ujar Maman dalam draf pernyataannya.
Maman menegaskan bahwa akun media sosial Keluarga Besar Marhaenis Sultra telah hadir dan digunakan sebagai sarana publikasi kegiatan GMNI sebelum pelaksanaan Konferensi Daerah (Konferda) PA GMNI Sultra.
Karena itu, ia menilai sejarah keberadaan akun tersebut semestinya menjadi pertimbangan penting dalam menyikapi dinamika kelembagaan.
“Sangat disayangkan apabila ruang publikasi yang selama ini berkontribusi memperkenalkan aktivitas perjuangan GMNI justru menjadi polemik. Seharusnya pimpinan organisasi mampu membedakan antara media publikasi kader dan struktur kelembagaan. Jangan sampai kewenangan struktural lebih dikedepankan daripada objektivitas dalam membaca sejarah gerakan,” tegasnya.
Lebih jauh, Maman mempertanyakan prioritas DPD PA GMNI Sultra yang menurutnya seharusnya lebih diarahkan pada konsolidasi ideologis, penguatan kaderisasi, serta penyusunan agenda strategis dalam menjawab persoalan kerakyatan.
“Masih banyak agenda primer organisasi yang membutuhkan perhatian serius. Bagaimana konsolidasi kader dan alumni diperkuat? Bagaimana Marhaenisme diterjemahkan dalam kerja nyata? Pertanyaan-pertanyaan fundamental inilah yang seharusnya menjadi perhatian utama, bukan justru membiarkan perdebatan identitas mendominasi dinamika organisasi,” lanjutnya.
Maman menegaskan bahwa kritik tersebut bukan dimaksudkan untuk mempertentangkan kader aktif dengan alumni, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga orientasi perjuangan GMNI.
“Jangan sampai kepemimpinan organisasi lebih dikenal karena polemik surat pemberitahuan daripada kontribusinya terhadap perjuangan rakyat. Ketua PA GMNI Sultra harus mampu menunjukkan kualitas kepemimpinan melalui ketajaman analisis, kedewasaan berorganisasi, dan konsistensi menjalankan agenda ideologis,” pungkasnya.
DPK GMNI FISIP UHO mendorong DPD PA GMNI Sultra untuk mengedepankan dialog, menghormati sejarah publikasi kader, serta memprioritaskan konsolidasi dan agenda perjuangan rakyat.
Redaksi : Mediasekawan
