Kendari, (1 Januari 2026) – Ketua BEM FKIP (UHO), Ferli Muhamad Nur, menilai usulan pengembalian sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung ke pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai sebuah kecelakaan politik. Menurutnya, dalil efisiensi anggaran yang dikemukakan tidak masuk akal, karena masalah inti bukan terletak pada sistem, melainkan pada orang dan partai politik yang menjalankannya.
“Yang seharusnya dibenahi adalah partai politik, bukan sistem. Jika pilkada langsung dihapus dan diganti dengan pemilihan melalui DPRD, dua masalah klasik tidak akan hilang—malah akan semakin memperbesar transaksional politik yang hanya memudahkan calon dengan modal besar,” ujar Ferli.
Dia menjelaskan, biaya pilkada yang terlihat besar saat ini disebabkan oleh monopoli partai politik, di mana syarat untuk diusung membutuhkan biaya transaksi yang tinggi, ditambah modal untuk menarik dukungan masyarakat. Menurutnya, usulan tersebut disetujui hampir semua partai di parlemen, yang akan melanggengkan pemusatan kekuasaan dan praktik bagi-bagi kue antar koalisi berkuasa.
“Pilkada melalui DPRD akan semakin melemahkan mekanisme check and balances serta keragaman pilihan politik di daerah,” tegas Ferli.
