KENDARI — Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kota Kendari menggelar Dialog Publik bertajuk “Sultra Maju: Refleksi dan Aksi untuk Masa Depan Lebih Baik” di Aula Teleconference Lantai 3 Universitas Muhammadiyah (UM) Kendari, Sabtu (31/1/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum reflektif menjelang satu tahun kepemimpinan Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangeruka, bersama para kepala daerah se-Sultra. Dialog tersebut bertujuan mengevaluasi capaian pemerintahan, mengidentifikasi berbagai tantangan pembangunan, sekaligus merumuskan langkah strategis ke depan.
Ketua Umum PC IMM Kota Kendari, Dirman, menegaskan bahwa dialog publik ini merupakan wujud tanggung jawab moral dan intelektual mahasiswa dalam mengawal arah pembangunan daerah agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
“IMM Kota Kendari ingin memastikan pembangunan Sultra tidak hanya berorientasi pada angka pertumbuhan, tetapi juga menjunjung keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, serta penegakan hukum,” tegas Dirman.
Dialog publik ini menghadirkan narasumber lintas sektor. Dari unsur kepolisian, AKBP Selphanus Eko WN, A.Md.Par., S.M., M.M, selaku Kabag Binopsnal Ditbimnas Polda Sultra, memaparkan perspektif penegakan hukum dan stabilitas keamanan daerah.
Sementara itu, Inspektur Tambang Sultra, Abdul Syukur, S.T, mengulas isu strategis sektor pertambangan, khususnya terkait pengawasan dan tata kelola sumber daya alam agar tidak merugikan masyarakat serta lingkungan.
Dari kalangan akademisi, pengamat ekonomi Sultra Syamsul Anam, S.E., M.Ec.Dev, menyoroti pentingnya pembangunan berkelanjutan dan pengurangan ketimpangan ekonomi sebagai fondasi utama terwujudnya Sultra Maju.
Adapun Ketua Yayasan LBH Paradoks Indonesia, Lilik Asron, S.H., menekankan isu hak asasi manusia dan keadilan sosial, serta pentingnya keberpihakan negara terhadap kelompok rentan dalam setiap kebijakan publik.
IMM Kota Kendari menyampaikan bahwa dialog ini bertujuan merefleksikan kinerja pemerintahan selama satu tahun terakhir, mengidentifikasi persoalan krusial seperti isu pertambangan, ketimpangan ekonomi, dan penegakan hukum, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang konkret dan aplikatif.
Namun demikian, IMM Kota Kendari juga menyayangkan sikap salah satu jajaran birokrasi Pemerintah Provinsi Sultra yang dinilai tidak memberikan ruang dan fasilitas bagi kegiatan organisasi kemahasiswaan. Sikap tersebut dinilai berpotensi mencederai citra pemerintahan dan Gubernur Sultra.
Atas dasar itu, IMM Kota Kendari secara terbuka meminta Gubernur Sultra untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran birokrasi yang dinilai tidak sejalan dengan semangat demokrasi dan partisipasi publik.
Kegiatan ini turut dihadiri Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Sultra, Dr. Roni Y. Laute, M.Si, yang hadir mewakili Sekda Sultra. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya dialog publik tersebut.
Dr. Roni menilai tema dialog sejalan dengan visi Gubernur Sultra, yakni “Terwujudnya Sulawesi Tenggara Maju Menuju Masyarakat Aman, Sejahtera, dan Religius.” Ia berharap rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi catatan kritis dan konstruktif bagi pemerintah daerah ke depan.
Menanggapi kritik IMM, perwakilan Sekda Sultra juga menyampaikan permohonan maaf atas sikap birokrasi yang dinilai tidak kooperatif, serta berkomitmen menindaklanjuti persoalan tersebut hingga kepada Gubernur Sultra, Andi Sumangeruka.**
