MUNA,Mediasekawan.com 7 September 2026— Kondisi jalan poros Wadolao–Marobo di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, kembali menyita perhatian publik. Mahasiswa asal daerah setempat mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Muna untuk segera turun ke lapangan guna meninjau langsung infrastruktur vital yang dinilai semakin memprihatinkan dan mengganggu aktivitas warga.
Akses jalan yang menghubungkan dua kawasan tersebut merupakan jalur strategis bagi mobilitas masyarakat, terutama dalam menunjang sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan distribusi logistik. Namun, hingga saat ini, kondisi fisik jalan masih jauh dari harapan, dengan sejumlah titik mengalami kerusakan parah yang berpotensi menghambat roda perekonomian lokal.
Tuntutan Nyata Mahasiswa
Salah satu mahasiswa asal Wadolao, Ardin Saputra, menyampaikan keprihatinan mendalam atas minimnya respons pemerintah terhadap kondisi jalan yang kian memburuk. Menurutnya, persoalan infrastruktur ini bukanlah isu kecil yang bisa diabaikan, melainkan persoalan mendasar yang menyentuh hajat hidup orang banyak.
“Kami mempertanyakan komitmen Pemda Muna dalam menangani jalan poros Wadolao–Marobo. Hingga hari ini, masyarakat masih merasakan dampak langsung dari buruknya akses jalan. Pemerintah tidak boleh hanya menunggu laporan dari balik meja, tetapi harus hadir di tengah masyarakat, melihat, dan mendengar langsung apa yang mereka alami setiap hari,” ujar Ardin kepada wartawan, Senin (7/9/2026).
Ia menegaskan bahwa kehadiran aparatur pemerintah di lapangan bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan mendesak untuk memastikan kebijakan yang diambil berbasis pada realita, bukan sekadar data administratif. “Jangan sampai kebijakan hanya lahir dari ruang rapat tanpa sentuhan realitas sosial. Masyarakat butuh bukti, bukan janji,” tambahnya.
Kontrol Sosial dan Harapan Masyarakat
Ardin menekankan bahwa suara mahasiswa dalam persoalan ini merupakan bentuk kontrol sosial yang konstruktif. Ia menolak anggapan bahwa kritik yang dilontarkan bertujuan untuk menjatuhkan pihak tertentu. Sebaliknya, mahasiswa hadir sebagai jembatan aspirasi masyarakat yang selama ini kerap tidak tersampaikan secara utuh.
“Kami tidak mencari siapa yang salah. Kami ingin pemerintah hadir dan bertindak. Jika perbaikan belum memungkinkan dalam waktu singkat, setidaknya pemerintah harus memberikan penjelasan yang jelas dan langkah konkret kepada masyarakat. Diam bukanlah solusi,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan partisipatif dalam menyelesaikan persoalan publik. Dengan turun langsung ke lokasi, pemerintah dapat memetakan kebutuhan prioritas dan menyusun strategi penanganan yang tepat sasaran. “Pemerintah harus turun, lihat jalannya, temui warganya, dan rasakan sendiri sulitnya kondisi itu. Dari situlah lahir kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat,” pungkas Ardin.
Respons Pemda Ditunggu
Masyarakat Wadolao dan Marobo berharap agar sorotan mahasiswa kali ini tidak berhenti sebagai wacana publik, melainkan mampu mendorong langkah nyata dari Pemda Muna. Mereka mendesak adanya komitmen jangka pendek maupun jangka panjang dalam penanganan infrastruktur jalan yang menjadi urat nadi kehidupan mereka.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Muna belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan mahasiswa. Namun, publik berharap agar ada kejelasan dan tindak lanjut dari pemerintah daerah, mengingat akses jalan yang layak merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara.
Tuntutan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur di daerah harus berjalan beriringan dengan pengawasan publik dan keterlibatan aktif masyarakat agar hasilnya benar-benar dirasakan manfaatnya.
Redaksi : Mediasekawan
