Kendari, Mediasekawan.com 14 November 2026 –Menanggapi hal tersebut, Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Halu Oleo (UHO), Ardam Suri, menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh diselesaikan secara diam-diam atau melalui jalan pintas. Menurutnya, pengunduran diri seorang pejabat negara tidak serta-merta menghapus akar persoalan yang melatarbelakangi munculnya polemik tersebut.
Dinamika politik nasional yang berkembang saat ini kembali menguji independensi lembaga negara serta komitmen terhadap supremasi konstitusi, khususnya dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia
Ardam menegaskan bahwa situasi dinamika politik saat ini harus disikapi dengan mengedepankan prinsip independensi, netralitas, dan kepatuhan terhadap konstitusi.Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai salah satu lembaga negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan setiap proses pengambilan keputusan politik berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan tekanan maupun kepentingan kelompok politik tertentu
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR RI) harus mengedepankan sikap netral dan independensi dalam situasi ketatanegaraan yang memiliki konsekuensi politik cukup besar. Setelah menerima surat pengunduran diri pada 12 November 2026, MPR mulai mempersiapkan mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menurut Ardam, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai salah satu lembaga negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan setiap proses pengambilan keputusan politik berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan tekanan maupun kepentingan kelompok politik tertentu.
“Situasi dinamika politik saat ini harus mengedepankan independensi serta sikap netral. Jangan sampai kepentingan politik praktis mengintervensi mekanisme kelembagaan yang seharusnya berjalan berdasarkan konstitusi. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap institusi negara,” ujar Ardam.
Ia juga menilai bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden bukan sekadar persoalan kompromi dan kalkulasi kekuatan politik, melainkan menyangkut tanggung jawab kenegaraan yang harus berlandaskan prinsip demokrasi, konstitusionalitas, dan kepentingan bangsa.
Lebih lanjut, Ardam mengingatkan bahwa independensi kelembagaan merupakan salah satu fondasi penting dalam menjaga kualitas demokrasi. MPR diharapkan mampu menjalankan kewenangannya secara objektif, transparan, dan bertanggung jawab tanpa terseret dalam pusaran pertarungan kepentingan elite politik.
“Supremasi konstitusi harus ditempatkan di atas supremasi kepentingan politik. Lembaga negara harus menjadi penjaga konstitusi, bukan menjadi instrumen untuk melegitimasi kepentingan kekuasaan,” tegasnya.
Di tengah perkembangan politik nasional, Ardam berharap seluruh elemen bangsa, khususnya para pemangku kepentingan dan elite politik, dapat mengedepankan kedewasaan politik serta menjaga stabilitas demokrasi.
Menurutnya, kepentingan bangsa dan negara harus selalu menjadi prioritas utama di atas kepentingan individu maupun kelompok.
Independensi lembaga, supremasi konstitusi, dan kepentingan rakyat harus tetap menjadi landasan utama dalam setiap proses politik kenegaraan.
Redaksi : Mediasekawan
