Kendari, Mediasekawan.com 27 Juni 2026 – kabupaten Buton merupakan daerah yang dianugerahi potensi sumber daya alam yang melimpah. Sektor pertanian, perikanan, perkebunan, pariwisata, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) semestinya mampu menjadi fondasi utama dalam menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Namun, hingga saat ini, masih banyak masyarakat usia produktif yang kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak, sehingga memilih bekerja di sektor informal atau merantau ke luar daerah untuk mencari penghidupan.
Kondisi ini menjadi refleksi bahwa pembangunan daerah tidak dapat diukur hanya dari pembangunan fisik atau keberhasilan administratif semata. Keberhasilan pembangunan juga harus tercermin dari kemampuan pemerintah menghadirkan kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat perekonomian lokal.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa indikator ketenagakerjaan seperti tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran, serta struktur lapangan pekerjaan merupakan ukuran penting dalam menilai efektivitas pembangunan daerah. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah perlu berorientasi pada hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya dalam hal penyerapan tenaga kerja.
Sebagai bagian dari masyarakat sipil, saya, Babar Harta Putra, Kader PC PMII Kota Kendari, menyampaikan kritik terbuka kepada Pemerintah Kabupaten Buton sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan pembangunan daerah.
Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Buton adalah:
Pertama, masyarakat membutuhkan penjelasan yang lebih terbuka mengenai strategi pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja baru. Publik berhak mengetahui sektor apa yang menjadi prioritas, target penyerapan tenaga kerja, serta capaian program yang telah dilaksanakan.
Kedua, potensi daerah belum sepenuhnya diolah menjadi sumber nilai tambah ekonomi. Komoditas unggulan seperti hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan masih didominasi penjualan dalam bentuk bahan mentah. Kondisi ini menyebabkan peluang penciptaan lapangan kerja melalui industri pengolahan belum berkembang secara optimal.
Ketiga, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, dan kewirausahaan perlu diperkuat melalui akses pembiayaan, pendampingan usaha, dan perluasan pasar. Sektor ini memiliki potensi besar sebagai penyerap tenaga kerja lokal.
Keempat, program pelatihan kerja harus diikuti dengan upaya nyata mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha. Keberhasilan pelatihan tidak cukup diukur dari jumlah peserta, tetapi juga dari berapa banyak peserta yang berhasil memperoleh pekerjaan atau membangun usaha mandiri.
Kelima, Pemerintah Kabupaten Buton perlu menyampaikan secara berkala data mengenai perkembangan ketenagakerjaan, termasuk capaian investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja lokal. Transparansi ini penting agar masyarakat dapat menilai efektivitas kebijakan pemerintah secara objektif.
Kritik yang Bersifat Konstruktif
Kritik ini bukan dimaksudkan untuk menafikan berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Buton. Sebaliknya, kritik ini merupakan dorongan agar setiap program pembangunan memiliki orientasi yang lebih kuat terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas masyarakat, dan pengurangan angka pengangguran.
Kami juga memahami bahwa pembangunan ekonomi merupakan proses jangka panjang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Namun, masyarakat tetap membutuhkan arah kebijakan yang jelas, target yang terukur, serta informasi yang transparan mengenai hasil dari setiap program yang dijalankan.
Harapan
Kami berharap Pemerintah Kabupaten Buton dapat menjadikan isu ketenagakerjaan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah melalui:
- penyusunan peta kebutuhan tenaga kerja yang berbasis data;
- penguatan investasi yang menyerap tenaga kerja lokal;
- pengembangan hilirisasi sektor unggulan daerah;
- penguatan UMKM dan ekonomi kreatif; serta
- peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja.
Pemerintah dan masyarakat memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan Kabupaten Buton yang lebih maju dan sejahtera. Oleh karena itu, kritik harus dipandang sebagai bagian dari partisipasi publik dalam mengawal jalannya pemerintahan, bukan sebagai bentuk permusuhan.
“Pembangunan yang berhasil bukan hanya membangun jalan dan gedung, tetapi juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk bekerja, berkarya, dan hidup lebih sejahtera.”
Redaksi: Mediasekawan
