Kendari, Mediasekawan.com 26 Oktober 2026 — Pencopotan Laode Tarila dari kursi Ketua DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) oleh Partai NasDem menuai sorotan tajam. Kebijakan tersebut dinilai tidak melalui mekanisme dan prosedur yang akuntabel secara kelembagaan partai politik, sehingga memantik pertanyaan publik mengenai kualitas demokrasi internal partai.
Penilaian itu disampaikan Aswar, yang dikenal dengan sapaan “Sang Revolusioner”. Ia menilai pencopotan tersebut terindikasi diwarnai intrik di bawah meja oleh kalangan elite partai. Menurutnya, langkah itu justru melahirkan gaya kepemimpinan otoritarianisme terselubung di tubuh Partai NasDem.
“Harusnya partai politik itu menjadi lembaga yang kokoh dan kuat dalam sistem demokrasi. Bukannya mengkerdilkan dan mendiskreditkan salah satu ketua DPRD tanpa melalui prosedural yang sah secara aturan kelembagaan partai,” tegas Aswar, pada Senin 26 Oktober 2026.
Aswar menyoroti bahwa pencopotan tersebut sama sekali tidak mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang telah disepakati bersama dan disahkan langsung oleh negara. Ia menilai pengabaian aturan kelembagaan demi melengserkan seorang ketua DPRD merupakan kemunduran bagi partai politik.
“Jika aturan kelembagaan diabaikan, maka partai politik tersebut jatuh kelas dan hanya akan menjadi lembaga yang lebih mudah disetir oleh oligarki dan kepentingan pragmatis,” ujarnya.
Menurut Aswar, ketika publik disuguhi tontonan perebutan kekuasaan dengan menabrak aturan hukum demi syahwat politik, hal itu sangat merusak esensi kelembagaan partai sekaligus menggerus kepercayaan generasi muda terhadap politik.
Ia menegaskan bahwa kelembagaan partai politik pada hakikatnya merupakan perpanjangan tangan masyarakat untuk menyalurkan aspirasi demi mewujudkan kesejahteraan bersama dalam sistem demokrasi. Karena itu, setiap keputusan strategis partai semestinya berpijak pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan ketaatan terhadap aturan organisasi.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pengurus DPP Partai NasDem maupun pihak Laode Tarila terkait sejumlah tudingan tersebut. Publik menanti kejelasan mekanisme yang ditempuh partai agar proses pergantian pimpinan DPRD Sultra tidak menyisakan persoalan hukum maupun legitimasi politik.
Redaksi : Mediasekawan
