Konawe Selatan, Mediasekawan.com 7 Oktober 2026 — Proyek revitalisasi SDN 3 Mowila menjadi sorotan tokoh pemuda Desa Toluwonua, Ildam Saputra. Ia meminta pemerintah memastikan pelaksanaan pembangunan berlangsung transparan, sesuai ketentuan, serta tidak menimbulkan dugaan kepentingan pribadi maupun konflik kepentingan dalam pelaksanaan proyek.
Ildam menegaskan bahwa proyek revitalisasi sekolah semestinya tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar sepanjang keterlibatan tersebut sesuai dengan ketentuan pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan yang berlaku.
“Proyek ini seharusnya hadir memberikan manfaat kepada masyarakat, bukan untuk kepentingan keluarga atau kelompok tertentu. Masyarakat setempat juga harus mendapatkan kesempatan yang proporsional untuk terlibat sepanjang sesuai aturan,” ujar Ildam.
Ildam mengaku menerima laporan dari sejumlah masyarakat terkait pelaksanaan proyek revitalisasi SDN 3 Mowila. Berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat dugaan pekerjaan proyek melibatkan pihak yang memiliki hubungan keluarga dengan kepala sekolah.
“Saya mendapatkan laporan dari sejumlah masyarakat setempat bahwa proyek tersebut diduga dikerjakan atau diborong oleh pihak yang memiliki hubungan keluarga dengan kepala sekolah. Kalau informasi itu benar, tentu harus diklarifikasi. Namun kami tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak ingin mengambil kesimpulan sebelum ada pemeriksaan atau klarifikasi dari pihak yang berwenang,” tegasnya.
Menurut Ildam, persoalan utama yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan adanya kepentingan tertentu atau konflik kepentingan dalam pelaksanaan proyek. Karena itu, ia meminta seluruh pihak yang terlibat dapat menjelaskan mekanisme pelaksanaan pekerjaan, termasuk siapa yang menjadi pelaksana dan bagaimana proses penentuan pihak yang mengerjakan proyek tersebut.
“Yang kami soroti bukan sekadar siapa yang mengerjakan proyek, tetapi apakah prosesnya sudah sesuai aturan dan apakah ada kepentingan pribadi atau konflik kepentingan di dalamnya. Kalau semuanya sesuai ketentuan, tentu tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” katanya.
Ildam menekankan bahwa setiap proyek yang menggunakan anggaran pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun kepada masyarakat.
Ia juga mengingatkan Kepala SDN 3 Mowila agar tidak mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang dapat menimbulkan persepsi adanya keberpihakan kepada keluarga atau kelompok tertentu.
“Kepala sekolah harus melihat persoalan ini secara menyeluruh. Jangan sampai muncul kesan bahwa proyek pemerintah diarahkan kepada orang-orang tertentu karena hubungan keluarga atau kepentingan pribadi. Semua harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Menurut Ildam, asas transparansi, akuntabilitas, kepatuhan terhadap aturan, serta pencegahan konflik kepentingan harus menjadi perhatian dalam setiap pelaksanaan pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah.
Namun demikian, Ildam kembali menegaskan bahwa informasi mengenai dugaan keterlibatan keluarga kepala sekolah tersebut masih merupakan laporan masyarakat dan belum dapat dianggap sebagai fakta atau kesimpulan adanya pelanggaran.
“Kami tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Dugaan ini harus diverifikasi terlebih dahulu. Jangan sampai kita menuduh seseorang melakukan pelanggaran tanpa dasar. Tetapi laporan masyarakat juga tidak boleh diabaikan. Karena itu, kami meminta pihak berwenang melakukan klarifikasi secara objektif,” jelasnya.»
Ia mengatakan pihaknya saat ini tengah mengkaji informasi dan laporan masyarakat terkait proyek revitalisasi SDN 3 Mowila.
“Kami sedang mengkaji persoalan ini. Kami akan menyampaikan laporan dan meminta klarifikasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Selatan agar persoalan ini bisa ditelusuri secara objektif dan tidak menimbulkan persoalan serupa di kemudian hari,” ungkap Ildam.
Ildam berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Selatan dapat melakukan pengawasan dan klarifikasi terhadap pelaksanaan proyek tersebut, termasuk memastikan tidak terdapat konflik kepentingan maupun penyimpangan dalam proses pelaksanaannya.
“Kami tidak anti terhadap pembangunan. Kami justru mendukung pembangunan sekolah. Tetapi pembangunan harus transparan, tepat sasaran, sesuai aturan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai proyek pemerintah justru menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat,” pungkas Ildam.
Redaksi : Mediasekawan
