Beranda / Sosial / Sorot Dugaan Penyimpangan Dan Ketiadaan Papan Informasi Koperasi Merah Putih: Pemda Mubar Jawaban Plin-Plan, DPRD Mubar Berjanji Tindaklanjuti

Sorot Dugaan Penyimpangan Dan Ketiadaan Papan Informasi Koperasi Merah Putih: Pemda Mubar Jawaban Plin-Plan, DPRD Mubar Berjanji Tindaklanjuti

MUNA BARAT MEDIASEKAWAN.COM, 02 JUNI 2026 – Gerakan Mahasiswa Pemuda Anti Korupsi (GMPAK) Sulawesi Tenggara menggelar aksi demonstrasi damai berturut-turut di Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Muna Barat, Selasa (02/06/2026). Alhamdulillah, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, kondusif, dan tertib, dengan membawa sorotan utama terhadap dugaan penyimpangan pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), khususnya ketiadaan papan informasi proyek yang wajib ada, serta masih lemahnya peran tenaga kerja dan pelaku usaha lokal.

Ferli Muhamad Nur, Jendral Lapangan sekaligus juru bicara GMPAK SULTRA, menyampaikan hasil pemantauan tim di lapangan yang memunculkan tanda tanya besar. Masalah paling mendasar dan mencolok adalah tidak ditemukannya papan informasi proyek yang memadai di lokasi pembangunan. Tidak ada keterangan terbuka mengenai sumber dana, nilai anggaran, pelaksana pekerjaan, jadwal, maupun pihak yang bertanggung jawab.

“Ketiadaan papan informasi ini sangat mencurigakan dan jelas bertentangan dengan undang-undang keterbukaan informasi publik serta prinsip akuntabilitas. Tanpa data yang terbuka, ruang dugaan penyimpangan, kebocoran anggaran, maupun ketidaksesuaian penggunaan uang negara sangat besar terbuka. Masyarakat tidak punya cara untuk memantau apakah uang rakyat digunakan sesuai aturan atau tidak,” tegas Ferli.

Di sisi lain, meski menjadi sorotan kedua, GMPAK tetap menegaskan bahwa peran tenaga kerja, pengusaha, dan pedagang lokal masih sangat minim diberdayakan. Sebagian besar kebutuhan material maupun tenaga kerja didatangkan dari luar daerah, sehingga masyarakat Muna Barat belum merasakan manfaat ekonomi yang seharusnya menjadi tujuan utama program ini.

Saat berdialog di Kantor Bupati, pihak demonstran disambut Sekretaris Daerah. Namun jawaban yang diberikan dinilai sangat mengecewakan, plin-plan, dan tidak konsisten. “Sekda terkesan sama sekali tidak tahu-menahu soal rincian anggaran dan mekanisme pelaksanaan. Saat kami tanya soal ketiadaan papan informasi dan dugaan penyimpangan, mereka malah berpura-pura tidak paham, lalu mencoba menormalisasikan masalah dengan alasan ‘hal serupa terjadi di daerah lain’. Itu tidak bisa diterima, kesalahan di tempat lain bukan alasan untuk diulang di sini,” ungkap Ferli.

Pihaknya juga menyayangkan ketidakhadiran Bupati Muna Barat yang tidak jelas keberadaannya, padahal aksi ini menyangkut kepentingan seluruh masyarakat.

Berpindah ke Kantor DPRD Muna Barat, suasana tetap kondusif. Dalam pertemuan dengan pimpinan dan anggota DPRD, aspirasi diterima dengan serius. Pihak DPRD berjanji tegas akan segera menindaklanjuti seluruh laporan, memanggil pihak-pihak terkait, serta menelusuri secara mendalam masalah ketiadaan papan informasi dan indikasi penyimpangan, sekaligus memastikan peran tenaga kerja dan pengusaha lokal lebih diperhatikan.

Atas dasar fakta tersebut, GMPAK SULTRA menuntut:

1. Buka seluruh data dan dokumen program, serta segera pasang papan informasi lengkap di setiap lokasi pembangunan sesuai ketentuan hukum.
2. Evaluasi total dan perbaikan mekanisme, agar pelaksanaan program transparan, akuntabel, dan melibatkan serta memberi manfaat nyata bagi tenaga kerja serta pengusaha lokal.
3. Hentikan sementara pembangunan dan pencairan dana sampai seluruh aspek administrasi dan transparansi terpenuhi.
4. DPRD segera laksanakan fungsi pengawasan dan panggil pihak terkait dalam rapat terbuka.
5. Minta audit dan pemeriksaan menyeluruh dari Kejaksaan, Kepolisian, Inspektorat, dan BPK; jika ada pelanggaran, proses hukum tanpa pandang bulu.
6. Jelaskan secara terbuka dasar hukum keterlibatan unsur Kodim agar tidak menimbulkan spekulasi.

“Perjuangan ini soal hak rakyat: setiap rupiah uang negara harus jelas, harus terbuka, dan harus kembali untuk kesejahteraan masyarakat, bukan hilang tanpa jejak,” tegas Ferli.

“Kami apresiasi tanggapan DPRD, namun pengawalan terus dilakukan. Kami tanya kepada pemimpin daerah: Apakah Anda berdiri bersama rakyat, atau membiarkan kami hanya jadi penonton di tanah sendiri?” pungkasnya.

Aksi ditutup dengan seruan: “Keadilan untuk Muna Barat! Hidup Rakyat! Lawan Korupsi!”

Dikeluarkan oleh:
GERAKAN MAHASISWA PEMUDA ANTI KORUPSI (GMPAK) SULAWESI TENGGARA
Perwakilan: Ferli Muhamad Nur (Jendral Lapangan)
Tagar: #GMPAKSULTRA #Demokrasi #HakRakyat #KoperasiMerahPutih #MunaBaratMenuntut #LawanKorupsi

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *