MUNA, 15 Februari – Operasional kapal feri swasta yang melayani lintasan Tampo–Torobulu di wilayah Kabupaten Muna dan Konawe Selatan (Konsel) kini menjadi sorotan. Sejumlah perwakilan masyarakat menyampaikan keprihatinan atas dugaan minimnya transparansi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) serta persoalan keterlambatan keberangkatan kapal yang disebut terjadi berulang.
Lintasan ini merupakan jalur vital penghubung mobilitas warga antar pulau. Setiap hari, ratusan penumpang—mulai dari pelaku usaha kecil, pekerja harian, pelajar, hingga keluarga yang memiliki kepentingan administratif—mengandalkan layanan tersebut.
Dugaan Minim Keterbukaan CSR
Menurut perwakilan warga berinisial LS, hingga kini belum terdapat penjelasan terbuka mengenai program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dijalankan pihak operator kapal feri di sekitar wilayah pelabuhan maupun terhadap masyarakat yang terdampak langsung operasional.
“Kami berharap ada keterbukaan dan komunikasi yang baik terkait program kontribusi sosial perusahaan. Sebagai operator transportasi yang memanfaatkan fasilitas dan lingkungan daerah, transparansi menjadi hal penting untuk menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat,” ujar LS kepada mediasekawan.com.
Masyarakat mempertanyakan apakah terdapat program pemberdayaan, bantuan fasilitas umum, atau kontribusi sosial lainnya yang telah disalurkan. Jika ada, publik berharap informasi tersebut dipublikasikan secara resmi agar tidak menimbulkan asumsi negatif.
Keterlambatan Berulang Dinilai Ganggu Aktivitas Ekonomi
Selain isu CSR, keluhan paling dominan adalah dugaan keterlambatan keberangkatan kapal yang dinilai kerap terjadi tanpa penjelasan memadai.
Menurut LS, kondisi tersebut berdampak langsung pada aktivitas ekonomi dan sosial warga. Penumpang yang mengejar jam kerja, jadwal sekolah, distribusi barang, hingga urusan administrasi pemerintahan disebut kerap terdampak.
“Keterlambatan yang terjadi cukup sering tanpa penjelasan yang memadai membuat penumpang dirugikan, baik secara waktu maupun biaya. Kami berharap ada evaluasi manajemen operasional agar pelayanan menjadi lebih profesional dan tepat waktu,” tambahnya.
Jika tidak segera dibenahi, persoalan ini dikhawatirkan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap layanan transportasi penyeberangan di wilayah tersebut.
Tuntutan Transparansi dan Evaluasi
Sebagai bentuk aspirasi, masyarakat meminta pihak operator untuk:
Memberikan penjelasan resmi terkait program CSR dan kontribusi sosial yang telah atau akan dijalankan.
Meningkatkan transparansi informasi kepada publik, termasuk jadwal dan alasan keterlambatan.
Melakukan evaluasi manajemen operasional agar keberangkatan lebih disiplin dan akuntabel.
Menyediakan mekanisme pengaduan serta skema kompensasi yang jelas bagi penumpang jika terjadi keterlambatan signifikan.
Selain itu, warga juga berharap instansi terkait seperti Dinas Perhubungan serta otoritas pelabuhan setempat melakukan pengawasan dan evaluasi berkala guna memastikan standar pelayanan transportasi publik berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ruang Hak Jawab:
Hingga berita ini diturunkan, pihak operator kapal feri yang melayani lintasan Tampo–Torobulu belum memberikan keterangan resmi terkait isu tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak perusahaan maupun instansi terkait untuk memberikan penjelasan secara proporsional dan berimbang.
Masyarakat menegaskan, penyampaian aspirasi ini bukan untuk menyudutkan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap peningkatan kualitas layanan transportasi publik dan terciptanya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan lingkungan sekitar.
