KENDARI, MEDIASEKAWAN.COM.. — Gelombang perlawanan mahasiswa kembali mengguncang Sulawesi Tenggara. Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Halu Oleo (KBM UHO) menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin (25/5/2026), dengan membawa sederet isu panas mulai dari dugaan kegagalan program MBG, penolakan eksploitasi pulau-pulau kecil, hingga sorotan terhadap keterlibatan aparat dalam membungkam gerakan rakyat.
Aksi yang dipimpin langsung Jenderal Lapangan, Ade Alfan, berlangsung panas sejak awal. Massa aksi menuding pemerintah dan lembaga legislatif gagal menghadirkan keberpihakan terhadap masyarakat kecil, lingkungan hidup, serta kebebasan demokrasi di daerah berjuluk Bumi Anoa tersebut.
Dalam tuntutannya, mahasiswa mendesak evaluasi total terhadap program MBG, mengkritik keterlibatan TNI dalam ruang sipil dengan menyerukan “kembalikan TNI ke barak”, serta menolak keras eksploitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dinilai semakin mengancam keberlangsungan hidup masyarakat lokal dan ekosistem lingkungan.
Tak hanya itu, KBM UHO juga mengecam berbagai dugaan tindakan kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan dan warga yang selama ini memperjuangkan ruang hidupnya dari ancaman investasi dan eksploitasi sumber daya alam.
Situasi demonstrasi sempat memanas ketika massa aksi mengaku beberapa kali mendapat upaya penghalangan dari aparat kepolisian saat hendak menyampaikan aspirasi dan melakukan aksi pembakaran ban sebagai simbol kemarahan terhadap DPR RI maupun DPRD Sultra.
Ketegangan semakin memuncak setelah Kapolresta Kendari disebut melontarkan kalimat bernada keras kepada massa aksi.
“Dikasih hati minta jantung.”
Pernyataan tersebut langsung memicu reaksi keras dari mahasiswa yang menilai ucapan itu mencederai semangat demokrasi dan kebebasan berpendapat di muka umum.
Desakan massa yang terus bertahan di depan gedung wakil rakyat akhirnya memaksa Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara bersama jajaran turun langsung menemui demonstran di pelataran kantor DPRD.
Di hadapan mahasiswa, pihak DPRD menyatakan siap menerima seluruh poin tuntutan KBM UHO dan berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut kepada pimpinan DPR RI. DPRD juga menyebut perkembangan tindak lanjut akan disampaikan sebelum akhir Juni 2026.
Namun, mahasiswa menegaskan mereka tidak akan mudah percaya pada janji politik tanpa realisasi nyata.
Jenderal Lapangan aksi, Ade Alfan, memperingatkan bahwa KBM UHO siap kembali turun ke jalan dengan kekuatan massa yang lebih besar apabila tuntutan mereka hanya dijadikan formalitas belaka.
“Ketika poin tuntutan yang kami bawa tidak benar-benar ditangani secara serius, maka yakin dan percaya, Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Halu Oleo akan kembali turun dengan gelombang massa yang lebih besar dan kemarahan yang lebih kuat daripada hari ini,” tegas Ade Alfan.
Aksi ini menjadi sinyal keras bahwa gelombang kritik mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah, isu lingkungan, dan dugaan pembungkaman demokrasi di Sulawesi Tenggara belum akan mereda. /Red.
