Kendari — Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Sulawesi Tenggara menyatakan dukungan penuh kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam menyikapi beredarnya potongan rekaman suara yang saat ini memicu spekulasi publik. DPD IMM Sultra menilai narasi yang beredar belum memenuhi standar verifikasi dan berpotensi mengikis reputasi pribadi serta marwah lembaga.
Ketua DPD IMM Sultra, Alim Amry Nusantara, menegaskan bahwa Sufmi Dasco sebagai salah satu pimpinan tertinggi parlemen memikul tanggung jawab besar untuk mengatur jalannya sidang, menjaga tata tertib, dan menghadirkan suasana deliberatif yang kondusif. Dalam situasi seperti ini, kata Alim, wajar bila pimpinan melakukan langkah-langkah cepat untuk meredam kegaduhan demi menjaga stabilitas proses legislasi dan kehormatan institusi. “Kami menaruh kepercayaan pada kapasitas kepemimpinan Pak Sufmi Dasco untuk menempatkan prioritas negara dan institusi di atas kepentingan narasi sepihak,” ujarnya.
DPD IMM Sultra mengkritik cara penggunaan potongan rekaman yang parsial sebagai dasar vonis publik. Potongan audio tanpa konteks, tanpa kronologi lengkap, dan tanpa verifikasi teknis dapat menghasilkan tafsir keliru yang merugikan. “Kami menilai wajar bila publik menuntut kejelasan. Namun tuntutan itu harus ditempuh dengan metode yang benar, tabayyun, verifikasi teknis, dan prosedur kelembagaan. Sampai proses itu berjalan, mencap seorang pimpinan parlemen hanya berdasarkan potongan audio adalah tindakan yang tidak adil,” tambah Alim. Pernyataan ini mencerminkan posisi IMM Sultra yang tegas mendukung perlindungan terhadap reputasi individu selama belum ada bukti utuh.
DPD IMM Sultra juga menyampaikan bahwa figur seperti Sufmi Dasco telah lama dikenal sebagai tokoh yang mementingkan tata kelola parlemen yang tertib dan etika publik. Lebih kritis namun konstruktif, IMM Sultra meminta aparat media untuk menahan diri dari judul provokatif dan praktik klikbait yang memperparah polarisasi. Media yang profesional harus membantu proses verifikasi dengan menyediakan ruang untuk keterangan resmi dan mengedepankan etika jurnalistik. “Menghadirkan ruang klarifikasi bukan hanya soal membela seorang tokoh, tetapi soal menjaga keseimbangan informasi demi kelangsungan demokrasi yang sehat,” ujar Alim.
DPD IMM Sultra menutup pernyataannya dengan seruan kebijaksanaan kepada publik dan elit politik: berhentilah memproduksi vonis di ruang publik tanpa dasar faktual. Berikan kesempatan kepada Sufmi Dasco dan lembaga DPR untuk menyelesaikan proses verifikasi secara cepat dan terbuka. Sikap berpihak yang dijunjung IMM bukanlah pembelaan buta, melainkan keberpihakan kepada prosedur, kebenaran materiil, dan prinsip perlindungan martabat individu dalam demokrasi. “Kami percaya pada prinsip keadilan, jangan biarkan fitnah tumbuh dari potongan yang tidak utuh,” tegas Alim.
“Dalam badai informasi ini, kami memilih berdiri pada pihak yang menegakkan proses yang adil. Itu adalah bentuk dukungan kami kepada Pak Sufmi Dasco sebagai pimpinan, sebagai figur publik, dan sebagai bagian dari upaya menjaga kehormatan lembaga legislatif,” tutup Alim.
