BOMBANA, MEDIASEKAWAN.COM – Sekretaris Jenderal Federasi Rakyat Indonesia (FRI) Komite Kabupaten Bombana, Maikel Andrestein G., menyoroti terbitnya Surat Edaran Bupati Bombana terkait optimalisasi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.
Menurut Maikel, persoalan yang perlu dikaji bukanlah kewajiban zakat sebagai ajaran agama, melainkan arah dan prioritas kebijakan pemerintah daerah di tengah berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang masih dihadapi masyarakat Bombana.
“Yang kami kritik bukan zakatnya. Zakat adalah kewajiban agama yang memiliki dasar yang jelas. Namun yang menjadi pertanyaan adalah mengapa pemerintah daerah terlihat lebih fokus pada optimalisasi penghimpunan dana dari masyarakat dan ASN, sementara persoalan lapangan kerja, pengangguran, kemiskinan, dan kesejahteraan rakyat masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan,” tegas Maikel.
Ia menilai kondisi ekonomi masyarakat Bombana saat ini belum sepenuhnya stabil. Banyak lulusan perguruan tinggi yang masih kesulitan memperoleh pekerjaan, kesempatan kerja dinilai terbatas, sementara sebagian masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Karena itu, FRI berpendapat bahwa pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan kebijakan yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan petani dan nelayan, peningkatan investasi yang berpihak kepada rakyat, serta penguatan sektor ekonomi produktif yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung.
“Rakyat hari ini sedang bertanya tentang pekerjaan, tentang penghasilan, dan tentang masa depan keluarganya. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menjelaskan mengapa penghimpunan zakat dan infak menjadi fokus kebijakan, sementara persoalan ekonomi masyarakat masih begitu nyata di depan mata,” lanjutnya.
Selain itu, FRI juga mempertanyakan secara terbuka arah pemanfaatan dana yang akan dihimpun melalui kebijakan tersebut. Menurut Maikel, masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang transparan mengenai target penghimpunan dana, peruntukan anggaran, kategori penerima manfaat, hingga mekanisme pengawasan dan akuntabilitasnya.
“Publik perlu mendapatkan penjelasan yang terbuka. Dana yang terkumpul ini akan dialokasikan untuk program apa? Berapa target penghimpunannya? Siapa yang akan menerima manfaatnya? Bagaimana sistem pengawasannya? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab secara jelas agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Maikel mengingatkan agar nilai-nilai agama tidak dijadikan tameng untuk menutupi perdebatan publik terhadap suatu kebijakan pemerintah. Menurutnya, penggunaan landasan keagamaan dalam kebijakan publik tetap harus dapat diuji dari aspek urgensi, manfaat, transparansi, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kami menghormati ajaran agama dan kewajiban zakat. Namun pemerintah juga harus terbuka terhadap kritik dan pertanyaan publik. Jangan sampai nilai-nilai agama digunakan sebagai tameng yang membuat masyarakat enggan mempertanyakan kebijakan yang sebenarnya perlu dievaluasi secara rasional dan objektif,” ujarnya.
FRI juga mempertanyakan apakah kebijakan optimalisasi penghimpunan zakat dan infak ini memiliki keterkaitan dengan kondisi fiskal daerah yang sedang menghadapi berbagai tantangan.
“Muncul pertanyaan di tengah masyarakat, apakah kebijakan ini lahir murni sebagai upaya penguatan kesejahteraan umat, atau justru merupakan respons atas tekanan fiskal daerah, beban keuangan pemerintah, serta pengelolaan anggaran yang selama ini dinilai belum sepenuhnya tertata dengan baik. Pertanyaan seperti ini wajar muncul dan harus dijawab secara terbuka oleh pemerintah daerah,” tegas Maikel.
FRI Komite Kabupaten Bombana meminta pemerintah daerah membuka ruang dialog dan memberikan penjelasan yang komprehensif kepada masyarakat terkait kebijakan tersebut.
“Ketika rakyat masih menghadapi keterbatasan lapangan pekerjaan dan tekanan ekonomi, maka yang dibutuhkan adalah kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Pemerintah harus memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan rakyat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” tutup Maikel Andrestein G.
