Muna ,MediaSekawan.Com – Kerusakan parah jalan di Desa Korihi, Kecamatan Lohia, yang menjadi jalur strategis penghubung destinasi wisata Napabale dan Meleura, kini bukan lagi sekadar isu infrastruktur. Ia telah berubah menjadi ujian politik bagi Pemerintah Daerah,sejauh mana komitmen pemda membangun pariwisata yang benar-benar berpihak pada rakyat, bukan sekadar jargon pembangunan di ruang-ruang seremonial.
Di tengah gencarnya narasi pemda tentang penguatan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi daerah, realitas di lapangan justru menghadirkan ironi yang mencolok. Jalan yang seharusnya menjadi wajah pertama pariwisata—akses menuju Napabale dan Meleura—dibiarkan rusak parah, berlubang, dan membahayakan pengguna jalan. Kondisi ini memperlihatkan adanya jurang yang lebar antara visi pembangunan yang dikampanyekan dan kebijakan yang dijalankan.
Pemda tidak bisa lagi berdalih bahwa persoalan ini semata-mata soal teknis atau keterbatasan anggaran. Jalan Korihi–Lohia adalah jalur vital, bukan jalan alternatif.
Ketika akses utama menuju destinasi wisata unggulan rusak bertahun-tahun tanpa perbaikan serius, maka publik wajar mempertanyakan arah perencanaan, prioritas anggaran, dan fungsi pengawasan pemerintah daerah.
Lebih dari itu, pembiaran ini mencerminkan lemahnya keberanian politik pemda dalam menata skala prioritas. Di saat proyek-proyek bernilai besar terus berjalan dan agenda-agenda lainya terus digelar, masyarakat Desa Korihi Kecamatan Lohia dan sekitarnya justru dipaksa beradaptasi dengan jalan rusak yang menghambat aktivitas ekonomi, membahayakan keselamatan, dan menurunkan minat wisatawan.
Jika pariwisata benar-benar dianggap sebagai sektor strategis, maka akses menuju lokasi wisata seharusnya ditempatkan sebagai kebutuhan mendesak, bukan sekadar wacana dalam dokumen perencanaan.
Tanpa jalan yang layak, promosi pariwisata hanya akan menjadi ilusi—ramai di baliho, sepi di lapangan.
Sorotan ini secara tegas
diarahkan kepada pemda dan instansi teknis terkait agar tidak terus berlindung di balik narasi normatif. Publik membutuhkan kejelasan: kapan jalan Korihi–Lohia diperbaiki, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana komitmen pemda memastikan pembangunan tidak hanya dinikmati wilayah tertentu saja.
Jalan rusak ini adalah potret nyata bagaimana kebijakan publik diuji oleh realitas. Ketika pemda gagal menjawab kebutuhan dasar masyarakat, maka yang runtuh bukan hanya aspal, tetapi juga kepercayaan publik. Dan dalam politik, hilangnya kepercayaan adalah alarm paling keras yang tidak boleh diabaikan.
Kini, pertanyaannya bukan lagi apakah pemda mengetahui persoalan ini, melainkan apakah pemda memiliki kemauan politik untuk bertindak. Sebab rakyat tidak hidup dari janji, dan pariwisata tidak tumbuh dari pidato. Ia membutuhkan keberanian mengambil keputusan dan keseriusan membangun dari akses paling dasar./MM.
