Kendari, Mediasekawan.com 22 Oktober 2026 — Polemik terkait keberadaan akun media sosial Keluarga Besar Marhaenis Sultra yang mencuat setelah terbitnya surat pemberitahuan Dewan Pengurus Daerah Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD PA GMNI) Sulawesi Tenggara menuai tanggapan kritis dari kalangan kader GMNI.
Sekretaris Dewan Pengurus Komisariat (DPK) GMNI FISIP Universitas Halu Oleo, Maman Marobo, mempertanyakan urgensi dan skala prioritas DPD PA GMNI Sultra dalam menyikapi keberadaan ruang publikasi yang selama ini digunakan untuk menyebarluaskan aktivitas GMNI di Sulawesi Tenggara.
Menurut Maman, akun media sosial Keluarga Besar Marhaenis Sultra telah hadir sebagai sarana publikasi kegiatan GMNI jauh sebelum pelaksanaan Konferensi Daerah (Konferda) PA GMNI Sultra. Karena itu, ia menilai keberadaan akun tersebut semestinya dipahami melalui pendekatan historis dan organisatoris, bukan sekadar perspektif legitimasi struktural.
“Seharusnya DPD PA GMNI Sultra lebih memusatkan perhatian pada agenda-agenda primer organisasi, mulai dari konsolidasi ideologis, penguatan kaderisasi, hingga kontribusi konkret terhadap persoalan kerakyatan. Jangan sampai energi organisasi justru tersita oleh polemik identitas yang tidak menyentuh substansi perjuangan Marhaenisme,” ujar Maman.
Ia menegaskan bahwa penegasan hubungan kelembagaan merupakan hak setiap organisasi. Namun, menurutnya, hal tersebut perlu disampaikan secara proporsional agar tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai sejarah dan fungsi media publikasi kader.
Lebih jauh, Maman menilai bahwa organisasi alumni memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk menjadi kekuatan strategis dalam menjaga kesinambungan perjuangan ideologis GMNI.
“PA GMNI bukan sekadar wadah berhimpunnya para alumni, melainkan ruang pengabdian yang semestinya mampu melahirkan gagasan strategis dan memperkuat gerakan mahasiswa. Publik tentu lebih membutuhkan kontribusi nyata organisasi daripada perdebatan berkepanjangan mengenai identitas dan pengakuan,” tegasnya.
Maman juga mengingatkan bahwa dinamika internal organisasi tidak boleh menggeser orientasi perjuangan dari persoalan substantif yang dihadapi masyarakat Sulawesi Tenggara.
Menurutnya, berbagai persoalan sosial, ketimpangan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat seharusnya menjadi perhatian bersama seluruh elemen gerakan Marhaenis.
“Marhaenisme tidak boleh berhenti pada simbol, nama, ataupun klaim legitimasi. Ukuran keberhasilan organisasi terletak pada sejauh mana nilai-nilai perjuangan Bung Karno diterjemahkan menjadi kerja nyata yang berpihak kepada rakyat,” lanjutnya.
Di akhir pernyataannya, Maman mengajak DPD PA GMNI Sultra untuk mengedepankan dialog, menelaah kembali prioritas kelembagaan, serta memperkuat konsolidasi lintas generasi kader dan alumni.
“Jangan sampai kita terlalu sibuk memperdebatkan siapa yang berhak menggunakan identitas Marhaenis, sementara tanggung jawab sejarah untuk memperjuangkan kepentingan kaum Marhaen justru kehilangan tempat dalam agenda organisasi. Sebab, legitimasi perjuangan tidak ditentukan oleh seberapa keras organisasi menyatakan eksistensinya, melainkan seberapa nyata kontribusinya bagi rakyat,” pungkas Maman Marobo.
Redaksi: Mediasekawan
