MediaSekawan KENDARI – Kami Dari HIPPEMASURA Sangat Bangga Atas Kedatangan Presiden Republik Indonesia Yang Terhormat Bapak Prabowo Subianto Dalam Meresmikan RSUD BUTON UTARA, Namun di Buton Utara adalah secercah harapan di tengah kegelapan infrastruktur yang menyelimuti daerah kami. Namun, di balik kemegahan peresmian RSUD yang akan berlangsung Pada Hari Sabtu, 9 Mei 2026, tersimpan luka mendalam bagi masyarakat Buton Utara yang hingga hari ini masih “dianaktirikan” oleh keadaan.
HIPPEMASURA memandang bahwa kunjungan Presiden RI Bapak Prabowo subianto adalah momentum sakral untuk menyuarakan kemaslahatan umat, sekaligus mengadili sikap pemerintah daerah yang seolah tuli dan menutup mata terhadap jeritan rakyat di pelosok.
Gedung RSUD yang megah tidak akan mampu menyelamatkan nyawa jika akses jalannya hancur dan energinya mati suri. Oleh karena itu, kami menitipkan mandat kepada Bapak Presiden untuk menginstruksikan:
1. Memerintahkan Menteri PUPR untuk menuntaskan pengaspalan ruas Wacu Laea – Mata dan Pengaspalan di Wakorumba Utara – Lanosangia. Jalan ini bukan sekadar aspal, melainkan jalur penyambung nyawa bagi ibu hamil yang hendak ke rumah sakit dan petani yang ingin menyambung hidup.
2. Memerintahkan Menteri BUMN untuk mendatangkan mesin PLN baru. Sangat tidak rasional jika di abad ini, Buton Utara masih akrab dengan pemadaman yang mematikan aktivitas ekonomi dan pelayanan kesehatan.
3. Memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital untuk membangun tower dari Mata hingga Matalagi. Di era digital, isolasi sinyal adalah bentuk pengasingan modern terhadap hak informasi rakyat.
Di saat rakyat menagih janji pembangunan Pelabuhan Waode Buri yang disepakati dalam RDP 17 Maret 2026, kami justru disuguhkan tontonan yang menyayat hati. Pejabat publik (Bupati dan Wakil Bupati) yang seharusnya menjadi telinga bagi rakyat, justru memilih untuk Membungkam Aspirasi Untuk Melakukan Tindakan pemblokiran nomor kontak Ketua Umum HIPPEMASURA oleh Wakil Bupati adalah simbol “Kematian Dialog”. Ini adalah perilaku anti-kritik yang tidak hanya melanggar UU Pelayanan Publik, tetapi juga melukai martabat kaum terpelajar dan rakyat yang mereka wakili. Dan Komitmen perbaikan pelabuhan dan pengadaan listrik pasca-lebaran Dan terbukti hanya menjadi pemanis bibir demi meredam gejolak massa.
KAMI TIDAK AKAN DIAMHIPPEMASURA Akan mengambil langkah sebagai berikut:•Mengadukan perilaku pejabat Buton Utara ke Ombudsman RI atas dugaan pelanggaran asas keterbukaan dan penyalahgunaan wewenang (pemutusan akses komunikasi publik).•Membentangkan spanduk aspirasi di sepanjang jalur Presiden sebagai “surat terbuka” langsung dari rakyat, karena saluran komunikasi di daerah telah disumbat oleh ego pejabatnya sendiri.•Kami menuntut kejelasan anggaran renovasi pelabuhan dalam kurun waktu 3×24 jam sebelum langkah konsolidasi massa yang lebih besar dilakukan.
“Kami tidak Memilih kemewahan, kami hanya meminta hak dasar sebagai warga negara. Jika pemimpin daerah lebih memilih memblokir kontak daripada membenahi infrastruktur, maka kepada Bapak Presiden-lah kami mengadu. Jangan biarkan Buton Utara hanya menjadi panggung seremoni, sementara rakyatnya tetap berjalan di atas lumpur dan kegelapan.” — Nirfal, Ketua Umum HIPPEMASURA.
