BOMBANA — MEDIASEKAWAN.COM.|| Aksi damai penolakan investasi asing yang digelar masyarakat Desa Wumbubangka, Kabupaten Bombana, berujung ketegangan setelah massa dihadang aparat kepolisian saat hendak menuju Kantor Bupati Bombana. Peristiwa tersebut menuai kecaman keras dari Ketua Umum Indonesia Moronene, Rezkhy Okriansyah Pratama.
Okri yang berada langsung di lapangan menilai tindakan Kapolres Bombana, AKBP Eko Sutomo, bersifat intimidatif, represif, dan tidak mencerminkan pendekatan humanis terhadap warga yang ingin menyampaikan aspirasi secara damai. Menurutnya, masyarakat hanya ingin menyuarakan penolakan terhadap investasi asing yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan lokal.
Ia menjelaskan bahwa massa aksi belum sempat memulai unjuk rasa di titik tujuan. Rombongan baru bergerak menuju Kantor Bupati Bombana ketika aparat kepolisian menghadang mereka di depan Mako Polres Bombana dengan alasan akan dilakukan sweeping senjata tajam.
Menurut Okri, alasan sweeping tersebut tidak berdasar. Ia menegaskan bahwa tidak ada satu pun peserta aksi yang membawa senjata tajam sebagaimana yang dituduhkan aparat.
“Tindakan menghadang massa yang bahkan belum memulai aksi merupakan langkah yang tidak humanis dan mencederai hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah daerah,” tegasnya.
Situasi semakin memanas ketika salah satu orator yang berada di atas mobil sound system dihentikan secara tiba-tiba. Kapolres Bombana disebut naik langsung ke atas mobil dan menarik paksa orator tersebut di hadapan massa aksi.
Berdasarkan kesaksian di lapangan, dalam proses penarikan tersebut seorang oknum anggota kepolisian juga diduga melakukan pemukulan terhadap orator yang saat itu dalam kondisi tidak melakukan perlawanan.
Okri menilai tindakan tersebut sebagai bentuk kekerasan aparat dan pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi. Ia menegaskan bahwa massa datang membawa aspirasi, bukan ancaman.
“Kami hadir untuk menyampaikan suara masyarakat, bukan membawa senjata. Aparat seharusnya mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis, bukan intimidasi,” ujarnya.
Atas peristiwa itu, ia mendesak Kapolri dan Polda Sulawesi Tenggara untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kapolres Bombana. Ia bahkan meminta agar AKBP Eko Sutomo dicopot dari jabatannya demi menjaga kondusivitas daerah.
Selain itu, Okri juga menyoroti adanya pihak-pihak yang membenarkan tindakan aparat. Menurutnya, mereka tidak berada di lokasi kejadian dan tidak memahami kronologi secara utuh, sehingga penilaian yang disampaikan dinilai tidak objektif.
Ia menegaskan bahwa masyarakat Wumbubangka hanya menuntut keadilan atas ruang hidup dan hak ekonomi mereka. Penolakan terhadap investasi asing, menurutnya, merupakan sikap yang sah dan dilandasi kekhawatiran terhadap dampak sosial, lingkungan, serta ketimpangan manfaat bagi masyarakat lokal. (Red)
