KENDARI, 10 MARET 2026 – Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Sipil (KMMS) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) pada hari Selasa (10/3) untuk mengevaluasi kinerja Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta menyampaikan penolakan terhadap rencana pembentukan struktur teritori TNI.
Dalam acara tersebut, KMMS mengajukan sejumlah tuntutan penting, antara lain:
- Meminta Presiden, Menteri Pertahanan, dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) mengevaluasi dan membatalkan rencana pembentukan struktur teritori TNI.
- Meminta DPRD Sultra mengeluarkan rekomendasi evaluasi dan penolakan rencana perluasan struktur teritori di Provinsi Sultra.
- Meminta DPRD Sultra mengeluarkan rekomendasi kepada DPR RI agar melakukan revisi Undang-Undang Peradilan Militer.
- Meminta DPRD Sultra memberikan ultimatum kepada Gubernur Sultra yang dinilai secara sepihak menyepakati pembentukan struktur teritori tersebut.
Koordinator aksi KMMS, Ferli Muhamad Nur, menyatakan bahwa agenda RDP ini merupakan bagian dari kampanye untuk mengumpulkan dukungan yang lebih besar pasca bulan Ramadhan. “Hari ini merupakan kampanye perdana kami, selanjutnya kami akan gelar ruang-ruang dialog di setiap perguruan tinggi agar pasca Ramadhan kami datang dengan jumlah masa yang lebih besar. Hal ini kami lakukan karena salah satu indikator keberhasilan perjuangan adalah jumlah masa,” ujarnya.
Ferli menambahkan bahwa mahasiswa memiliki tanggungjawab menjaga reformasi dari upaya kembalinya praktik-praktik yang dianggap sebagai bibit-bibit Orde Baru.
Pandangan serupa disampaikan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Halu Oleo (UHO) Ahmad Zaky Multazam Fahmi. Menurutnya, TNI sebagai perangkat negara di sektor pertahanan harus fokus pada tugas dan fungsinya serta menjauhi praktik yang tidak sesuai dengan amanat TAP MPR Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri.
“Saya belum menemukan satu urgensi kenapa markas-markas komando harus dibentuk. Karena tidak ada urgensi, sementara kondisi geopolitik tengah tidak stabil, seharusnya negara memprioritaskan kualitas alutista. Saya menduga, rencana ini hanyalah akal-akalan negara untuk membawa bangsa kembali ke dimensi Orde Baru,” tegas Zaky.
Zaky juga menjelaskan bahwa tren global tentang pertahanan negara telah berubah, sehingga negara seharusnya lebih memperhatikan kualitas personel ketimbang pembentukan markas komando, terutama mengingat karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan yang membutuhkan penguatan Angkatan Darat dan Laut.
