KENDARI — Aksi penertiban lahan di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Wuawua, Kota Kendari, Kamis (22/1/2026), berubah menjadi drama panas yang memalukan sekaligus mengkhawatirkan. Ratusan personel Satpol PP dikerahkan mengepung lahan yang ditempati mantan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Alam—sebuah pamer kekuatan yang langsung menyulut bara konflik terbuka.
Nur Alam meledak. Tanpa tedeng aling-aling, ia memarahi Kepala Satpol PP Sultra, Hamim Imbu, di hadapan pejabat Pemprov dan warga. Ia menuding langkah penertiban itu brutal, arogan, dan tak berperikemanusiaan—bak operasi militer yang menyerbu rumah seorang mantan kepala daerah. Situasi sempat nyaris lepas kendali. Mediasi alot dengan keluarga Nur Alam berujung ricuh, bahkan terjadi aksi lemparan batu sebelum akhirnya disepakati penundaan penertiban.
Pantauan awak media mencatat, Hamim Imbu datang langsung menemui Nur Alam yang saat itu bersama mantan Wakil Gubernur Sultra, Saleh Lasata. Di hadapan mereka, Nur Alam melontarkan tudingan keras: keputusan Pemprov Sultra disebutnya ngawur, dipaksakan tanpa akal sehat dan tanpa rasa hormat terhadap martabat seorang mantan pemimpin daerah.
Ia menegaskan bangunan yang hendak ditertibkan bukan dibangun dari dana pemerintah daerah. Menurutnya, lahan tersebut dulunya terbengkalai, sementara kawasan di sekitarnya justru ditempati pihak lain dengan izin penghunian dan tengah dalam proses pengurusan Daftar Usulan Penghapusan (DUM).
“Dulu banyak aset Pemprov yang saya selesaikan. Tidak pernah ada konflik seribut dan sebodoh ini,” semprot Nur Alam, menyulut bisik-bisik tajam di tengah kerumunan.
Ia menuding Pemprov Sultra rela mempertaruhkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat hanya demi perkara yang sejatinya bisa dibereskan di satu meja dialog. Bagi Nur Alam, pengerahan ratusan Satpol PP bukan solusi, melainkan pamer otot kekuasaan yang mencederai nalar publik.
“Pakai bawa pasukan seolah-olah mau menyerbu. Saya ini gubernurmu. Dulu, bisa jadi saya tanda tangani you punya administrasi,” katanya dengan nada tinggi, menohok langsung harga diri birokrasi di hadapannya.
Amarah itu mencapai klimaks. Nur Alam spontan berdiri dan membuka bajunya di depan petugas—gestur dramatis yang langsung jadi santapan kamera warga. Ia menantang Hamim Imbu agar meminta pimpinannya turun tangan dan menyelesaikan perkara ini secara adil, bukan lewat intimidasi.
“Di sini banyak video. Biar presiden tahu bagaimana kelakuan Pemprov Sultra terhadap mantan gubernur yang hanya menitipkan kendaraan tuanya,” tutupnya, menyulut sorak dan gumam massa.
Insiden ini tak lagi sekadar soal penertiban aset. Ia telah berubah menjadi pertarungan telanjang antara ego kekuasaan dan harga diri seorang mantan penguasa daerah. Publik Sultra kini bertanya: Pemprov Sultra sedang menegakkan aturan, atau justru mempertontonkan wajah birokrasi yang kehilangan etika dan kepekaan?
Drama ini belum usai—dan baunya kian menyengat.**
