KENDARI, MEDIASEKAWAN.COM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus mengakselerasi program strategis nasional di bidang ekonomi kerakyatan. Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. Muhammad Fadlansyah, M.Si., secara resmi membuka Lokakarya Satgas Daerah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk Wilayah I, III, dan IV. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Aula Bahteramas, Kompleks Bumi Praja Anduonohu, Kota Kendari, Selasa (9/6/2026), ini menjadi momentum penting bagi sinkronisasi kebijakan ekonomi desa di wilayah timur Indonesia.
Mewakili Gubernur Sulawesi Tenggara, Pj. Sekda Fadlansyah menyampaikan apresiasi dan selamat datang kepada para peserta yang berasal dari berbagai kabupaten/kota. Ia menegaskan bahwa kehadiran para pemangku kepentingan tersebut merupakan wujud komitmen nyata dalam mendukung agenda percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, saya mengucapkan selamat datang. Program ini merupakan arus utama (mainstream) pembangunan ekonomi nasional yang bertujuan memperkuat fondasi ekonomi masyarakat dari tingkat paling bawah,” ujar Fadlansyah dalam sambutannya, Selasa (9/6/2026).
Target Nasional dan Capaian Terkini
Lokakarya ini diselenggarakan di tengah upaya pemerintah pusat mencapai target ambisius Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Berdasarkan dokumen perencanaan Kementerian PPN/Bappenas, pemerintah menargetkan 83.750 unit Koperasi Merah Putih telah berdiri dan melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pertama mereka pada tahun 2026 .
Data terbaru dari dashboard resmi menunjukkan bahwa sosialisasi program ini telah menjangkau 83.750 desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 81.500 desa/kelurahan telah melaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dan membentuk koperasi. Namun, tantangan masih terlihat pada aspek digitalisasi, di mana baru sekitar 39.824 koperasi yang memiliki akun Sistem Informasi Koperasi Desa (Simkopdes) .
Menyikapi hal tersebut, Pj. Sekda Fadlansyah menekankan pentingnya pendampingan teknis. “Lokakarya ini adalah momentum untuk memperkuat pemahaman, menyamakan persepsi, serta membangun sinergi antara Satgas Daerah, perangkat desa, dan lembaga keuangan. Jangan sampai koperasi hanya berdiri secara administratif, tetapi tidak memiliki daya gerak ekonomi,” tegasnya.
Momentum Strategis Menuju Operasi Penuh Maret 2026
Acara yang difokuskan untuk wilayah I, III, dan IV ini menyoroti kesiapan lapangan menjelang batas waktu operasional penuh yang ditetapkan pada Maret 2026. Pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi menargetkan seluruh gerai dan gudang Kopdes Merah Putih rampung dibangun pada bulan tersebut .
Untuk mendukung operasionalisasi tersebut, skema pendanaan multi-pihak telah disiapkan. Selain bersumber dari Dana Desa (APBDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), koperasi desa mendapat akses pembiayaan murah dari Bank Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) dengan plafon hingga Rp3 miliar per koperasi, bunga 6 persen per tahun, dan tenor 72 bulan .
“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang telah menginisiasi kegiatan ini. Kolaborasi antara kementerian, BUMN, dan pemda adalah kunci utama memutus rantai kemiskinan dan rentenir di desa,” lanjut Pj. Sekda Fadlansyah.
Sulawesi Tenggara: Role Model Pembentukan Satgas
Sulawesi Tenggara mencatatkan kinerja positif dalam pembentukan struktur pendukung program ini. Berdasarkan data yang dirilis Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Konsolidasi di Denpasar pada 8 Agustus 2025, Sulawesi Tenggara termasuk dalam 21 provinsi di Indonesia yang telah mencapai 100 persen pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Merah Putih di seluruh kabupaten/kotanya .
Capaian ini menempatkan Sultra sebagai salah satu daerah terdepan dalam kesiapan administrasi dan kelembagaan, setara dengan provinsi seperti DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Bali. Hal ini menjadi modal besar untuk menjalankan tahapan berikutnya, yaitu revitalisasi unit usaha dan kemitraan.
Tahapan selanjutnya yang diprioritaskan adalah pendirian unit-unit usaha strategis. Data nasional menunjukkan bahwa saat ini sebagian besar unit usaha koperasi masih terfokus pada kantor koperasi dan toko sembako. Sektor strategis seperti cold storage (penyimpanan dingin untuk hasil perikanan dan pertanian), apotek desa, serta pangkalan LPG 3 kg masih belum optimal tergarap .
“Kita ingin Koperasi Merah Putih di Sultra tidak hanya menjadi lumbung pangan, tetapi juga pusat logistik dan distribusi pupuk bersubsidi. Saya berharap lokakarya ini menghasilkan rekomendasi strategis dan langkah konkret untuk pengembangan ekonomi regional, khususnya di kawasan Timur Indonesia,” tutup Pj. Sekda Fadlansyah.
Kegiatan lokakarya ini dihadiri oleh jajaran Satgas Daerah, perwakilan perangkat desa, serta dinas terkait dari lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Redaksi : Mediasekawan
