KENDARI – MEDIASEKAWAN.COM.|| Persatuan Rakyat Indonesia Berdaulat dan Unggul (PRIBUMI) Sulawesi Tenggara menggelar serangkaian aksi demonstrasi di sejumlah instansi pemerintah, Kamis (6/2/2026). Aksi tersebut berlangsung di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Sultra, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra, dan Inspektorat Sultra, sebelum akhirnya ditutup dengan pelaporan resmi ke Kepolisian Daerah (Polda) Sultra.
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes dan tuntutan atas dugaan manipulasi Surat Keputusan (SK) honorer “siluman” serta praktik nepotisme sistematis dalam proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2025 di lingkup Dishub Sultra.
Temuan Kejanggalan Data P3K
Perwakilan PRIBUMI Sultra, Ferli Muhamad Nur, mengungkapkan adanya ketidaksesuaian data yang signifikan berdasarkan hasil verifikasi internal organisasi. Ia menyebutkan, jumlah tenaga honorer Dishub Sultra yang memiliki SK sah dan terdaftar secara resmi hanya sebanyak 50 orang.
“Namun, dalam pengumuman hasil seleksi P3K 2025, tercatat sekitar 70 peserta dinyatakan lulus. Yang lebih memprihatinkan, dari 50 honorer resmi tersebut, hanya 17 orang yang berhasil lolos seleksi,” tegas Ferli.
Menurutnya, selisih jumlah peserta yang dinyatakan lulus tersebut menimbulkan dugaan kuat adanya penyusupan peserta dengan dokumen yang tidak sah.
“Selisih sekitar 20 peserta yang dinyatakan lulus tidak dapat dijelaskan dengan jumlah SK sah yang tersedia. Kami menduga kuat adanya SK honorer siluman yang dibuat secara tidak prosedural, disertai praktik nepotisme yang berjalan secara sistematis dalam proses seleksi dan pengangkatan,” ujarnya.
PRIBUMI Sultra pun mendesak Dishub Sultra untuk memberikan klarifikasi terbuka serta membuka data lengkap riwayat hidup seluruh peserta yang dinyatakan lulus, termasuk SK honorer asli sebelum pelaksanaan pengangkatan P3K 2025.
Pimpinan Dishub Tak Ditemui Saat Jam Kerja
Aksi awal yang digelar di halaman Kantor Dishub Sultra sekitar pukul 13.30 WITA turut menyoroti persoalan kedisiplinan pimpinan instansi. Ferli mengaku, massa aksi tidak ditemui satu pun pejabat struktural.
“Kami datang pada jam kerja resmi, namun tidak ada satu pun pimpinan yang menemui kami, mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, hingga para Kepala Bidang. Staf yang berada di kantor pun tidak dapat memastikan keberadaan pimpinan,” ungkapnya.
Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya komitmen pimpinan dalam merespons aspirasi publik serta rendahnya kedisiplinan aparatur.
Aksi Berlanjut ke BKD, Inspektorat, dan Polda Sultra
Usai dari Dishub, massa aksi melanjutkan demonstrasi ke Kantor BKD Sultra untuk mempertanyakan proses verifikasi dan validasi dokumen peserta P3K yang dinyatakan lulus. Aksi kemudian berlanjut ke Inspektorat Sultra dengan tuntutan dilakukannya pemeriksaan administratif atas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan SK honorer dan proses seleksi P3K.
Sebagai puncak aksi, PRIBUMI Sultra secara resmi melaporkan dugaan tersebut ke Polda Sultra pada sore hari. Laporan itu mencakup dugaan manipulasi dokumen resmi dan praktik nepotisme yang dinilai merugikan kepentingan publik.
“Kami berharap aparat kepolisian dapat melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan profesional. PRIBUMI Sultra akan terus mengawal kasus ini. Jika tidak ada tindak lanjut nyata dari instansi terkait, kami siap melakukan aksi lanjutan dengan skala yang lebih besar,” pungkas Ferli./FI
