KENDARI – Persatuan Rakyat Indonesia Berdaulat Unggul dan Mandiri (PRIBUMI SULTRA) melaporkan kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sulawesi Selatan (Sultra) atas dugaan manipulasi Surat Keputusan (SK) honorer “siluman” dan praktik nepotisme yang dilakukan secara sistematis. Hal ini menjadikan proses seleksi yang seharusnya adil menjadi sarana pencurian hak.
Dari hasil verifikasi yang dimiliki PRIBUMI SULTRA, jumlah tenaga honorer resmi dengan SK sah dari Dishub Sultra hanya sebanyak 50 orang. Namun, dalam pengumuman hasil seleksi, jumlah peserta yang dinyatakan lulus mencapai sekitar 70 orang. Ironisnya, dari 50 honorer asli tersebut, hanya 17 orang yang dinyatakan lolos.
“Jika SK resmi hanya 50 orang, lalu dari mana asal 70 peserta yang dinyatakan lulus? Sisa kuota itu patut diduga berasal dari SK siluman atau jalur tidak sah,” tegas Ferli dalam keterangannya kepada media.
Ferli menduga, puluhan peserta tambahan tersebut menggunakan dokumen SK fiktif untuk memenuhi persyaratan administrasi. Selain itu, terdapat indikasi kuat keterlibatan keluarga pejabat di lingkungan Dishub Sultra yang diduga lolos melalui jalur nepotisme.
Menurutnya, persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai kesalahan administratif semata karena terdapat potensi pelanggaran hukum serius, antara lain:
- Pelanggaran Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 yang mengatur prinsip meritokrasi, transparansi, dan keadilan dalam rekrutmen aparatur negara.
- Dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana Pasal 263 KUHP, jika terbukti adanya penggunaan SK fiktif atau pemalsuan masa kerja.
- Pelanggaran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), khususnya jika terbukti praktik nepotisme dalam proses seleksi.
