Muna Barat, Mediasekawan.com 3 November 2026 – Antusiasme masyarakat mewarnai pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Waturempe, Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna Barat, dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Tahun Anggaran 2027.
Suasana forum semakin hidup ketika Ketua Ikatan Pelajar, Pemuda dan Mahasiswa Waturempe (IPPMAWA), Johan Fatri, menyampaikan sejumlah aspirasi dan usulan terkait kebutuhan serta arah pembangunan desa ke depan. Penyampaian tersebut mendapat respons positif dari masyarakat yang hadir.
Dalam kesempatan itu, Johan menegaskan bahwa kehadiran IPPMAWA bukan sekadar memenuhi undangan atau menjalankan formalitas organisasi, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial pemuda untuk ikut mengambil bagian dalam menentukan masa depan desanya.
Menurutnya, pembangunan desa tidak seharusnya hanya diukur dari banyaknya infrastruktur yang dibangun, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan pemerintah mampu menjawab kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
“Pembangunan yang sesungguhnya bukan hanya tentang apa yang bisa kita lihat secara fisik, tetapi tentang perubahan yang benar-benar bisa dirasakan masyarakat. Sebab, desa tidak hanya membutuhkan pembangunan yang terlihat oleh mata, tetapi juga kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi kehidupan warganya,” ungkap Johan.
Dalam forum tersebut, KETUA IPPMAWA Johan Fatri menyampaikan sejumlah usulan strategis yang diharapkan menjadi bahan pertimbangan pemerintah desa dalam menetapkan prioritas pembangunan Tahun Anggaran 2027.
Beberapa usulan tersebut meliputi penyediaan fasilitas olahraga berupa lapangan mini soccer, bola voli, dan takraw; pemerataan penerangan jalan; perbaikan jalan transmigrasi dan jalan usaha tani; peningkatan fasilitas sanitasi; serta pengaktifan kembali kegiatan Jumat Bersih dan penyediaan fasilitas pengelolaan sampah.
Selain itu,KETUA IPPMAWA Johan Fatri juga mendorong pembentukan kembali atau pengaktifan Karang Taruna Desa Waturempe serta memberikan ruang partisipasi yang lebih luas bagi organisasi kepemudaan dalam kegiatan sosial, pendidikan, kebudayaan, dan pembangunan desa.
KETUA IPPMAWA Johan Fatri menilai bahwa pemuda tidak seharusnya hanya dilibatkan ketika pemerintah membutuhkan tenaga untuk menyukseskan kegiatan. Lebih dari itu, pemuda perlu diberikan ruang untuk menyampaikan gagasan, terlibat dalam perencanaan, serta ikut mengawal kebijakan pembangunan.
“Pemuda bukan sekadar pelengkap dalam kegiatan pemerintahan. Kami memiliki gagasan, kemampuan, dan tanggung jawab terhadap masa depan desa. Karena itu, sudah seharusnya pemuda diberikan ruang untuk berkontribusi,” tegasnya.
Tidak hanya menyampaikan usulan pembangunan fisik, KETUA IPPMAWA Johan Fatri juga memberikan perhatian terhadap sejumlah persoalan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Di antaranya adalah permintaan penelusuran sejarah peruntukan dan kejelasan status lahan di depan kantor desa yang berdasarkan informasi pernah direncanakan untuk pembangunan masjid. KETUA IPPMAWA Johan Fatri berharap persoalan tersebut dapat ditelusuri melalui keterangan pihak terkait, keluarga, saksi, serta dokumen yang tersedia agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun konflik di kemudian hari.
KETUA IPPMAWA Johan Fatri juga meminta Pj. Kepala Desa melakukan evaluasi terhadap kedisiplinan, keaktifan, dan kinerja perangkat desa dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Ketua IPPMAWA Johan Fatri, kantor desa harus menjadi pusat pelayanan publik yang mudah diakses masyarakat. Setiap perangkat desa memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas sesuai fungsi dan kewenangannya.
Persoalan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) turut menjadi perhatian khusus. KETUA IPPMAWA Johan Fatri mendorong agar proses pendataan dan pengusulan calon penerima bantuan dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai dengan kriteria program yang berlaku.
Pemerintah desa diharapkan memberikan penjelasan mengenai mekanisme pendataan, persyaratan penerima, proses verifikasi, serta ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan apabila menemukan ketidaksesuaian.
“Kami tidak sedang menuduh pihak tertentu melakukan penyimpangan. Kami hanya ingin memastikan bahwa masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan hak dan kesempatan karena persoalan pendataan maupun kurangnya keterbukaan informasi. Bantuan pemerintah bukan hadiah dari pejabat kepada masyarakat, melainkan bagian dari kebijakan negara untuk membantu masyarakat yang berhak menerimanya,” jelas Johan.
Di samping itu, Ketua IPPMAWA Johan Fatri juga mendorong keterbukaan informasi mengenai realisasi APBDes tahun sebelumnya, program pembangunan yang telah dilaksanakan, program yang belum terealisasi, serta kendala yang dihadapi pemerintah desa.
Menurutnya, perencanaan yang baik harus disertai evaluasi yang terbuka. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana program direncanakan, bagaimana anggaran digunakan, dan sejauh mana pembangunan telah dilaksanakan.
Antusiasme masyarakat dalam merespons penyampaian aspirasi tersebut menjadi gambaran bahwa pembangunan desa merupakan kepentingan bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Johan berharap seluruh usulan yang disampaikan dalam forum Musrenbangdes tidak hanya dicatat sebagai formalitas, tetapi benar-benar dibahas berdasarkan skala prioritas dan dipertimbangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan desa.
Johan menyadari bahwa keterbatasan anggaran dan kewenangan membuat tidak semua usulan dapat direalisasikan sekaligus. Namun, menurutnya, masyarakat tetap berhak mendapatkan penjelasan mengenai arah dan tindak lanjut dari setiap aspirasi yang disampaikan.
“Harapan kami sederhana, jangan sampai masyarakat datang membawa harapan, menyampaikan kebutuhan, tetapi setelah musyawarah selesai tidak pernah mengetahui bagaimana kelanjutan usulan tersebut. Jika belum bisa direalisasikan, sampaikan alasannya. Sebab, masyarakat tidak hanya membutuhkan janji pembangunan, tetapi juga kepastian mengenai bagaimana aspirasi mereka diperjuangkan,” ujarnya.
Pada akhirnya, pembangunan Desa Waturempe bukan hanya tanggung jawab pemerintah desa, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Pemerintah memiliki kewenangan untuk merencanakan dan menjalankan pembangunan, sementara masyarakat memiliki hak untuk mengawasi, memberikan masukan, serta memastikan setiap kebijakan benar-benar membawa manfaat bagi kehidupan bersama.
Johan berharap antusiasme masyarakat dalam Musrenbangdes ini tidak berhenti sebagai respons sesaat, tetapi menjadi awal tumbuhnya kesadaran kolektif untuk ikut menentukan masa depan desa.
Sebab, desa tidak akan mengalami perubahan apabila masyarakatnya memilih diam, dan pemerintahan tidak akan berkembang apabila menutup diri dari kritik serta masukan warganya.
Kepada pemerintah desa, KETUA IPPMAWA Johan fatri berharap setiap aspirasi yang lahir dari masyarakat dipandang sebagai amanah yang harus diperjuangkan, bukan sekadar catatan yang selesai setelah musyawarah berakhir. Jabatan boleh berganti, kepemimpinan boleh berganti, tetapi tanggung jawab untuk membangun dan memajukan desa harus tetap berjalan.
Kepada seluruh masyarakat Waturempe, mari kita berhenti memandang pembangunan sebagai urusan orang-orang yang sedang memegang jabatan. Desa ini adalah milik kita bersama. Karena itu, jangan menyerahkan sepenuhnya masa depan desa kepada pemerintah, tetapi ambillah bagian dalam mengawasi, mengingatkan, dan memperjuangkan kepentingan bersama.
Kami percaya, desa yang kuat bukanlah desa yang tidak pernah dikritik, melainkan desa yang berani mendengarkan, terbuka terhadap perbedaan, dan mampu mengubah aspirasi menjadi kenyataan.
Perubahan tidak lahir dari siapa yang paling berkuasa, tetapi dari kesadaran bersama untuk memperbaiki keadaan. Sejarah kemajuan sebuah desa tidak hanya ditentukan oleh siapa yang pernah memimpin, tetapi juga oleh seberapa besar kepedulian masyarakatnya terhadap masa depan.
Desa Waturempe adalah rumah kita bersama. Jangan biarkan perbedaan memisahkan, jangan biarkan kepentingan sesaat mengalahkan kepentingan masyarakat, dan jangan biarkan aspirasi berhenti sebatas suara.
Mari bergerak bersama, mengawal pembangunan, dan memastikan masa depan Waturempe dibangun untuk seluruh masyarakat, bukan hanya untuk segelintir orang.
Johan menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai bagian dari masyarakat, menjadi mitra kritis pemerintah desa, mengawal aspirasi, serta mendorong pembangunan yang terbuka, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
IPPMAWA: Dari masyarakat, bersama masyarakat, dan untuk masa depan Desa Waturempe.
Redaksi : Mediasekawan
