KOTA KENDARI PROVINSI SULTRA– Data yang mencatat Sulawesi Tenggara (Sultra) sebagai provinsi ketiga dengan demonstrasi terbanyak se-Indonesia pada tahun 2025 patut menjadi perhatian serius. Dengan 1.015 aksi unjuk rasa, angka ini bukan hanya sekadar statistik, melainkan cerminan dinamika hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang perlu dikaji lebih mendalam.
Menurut Azhar Ajira, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, tingginya angka demonstrasi menunjukkan bahwa saluran komunikasi resmi antara rakyat dan pemerintah mungkin belum berjalan optimal. “Ketika aspirasi tidak tersalurkan dengan baik, masyarakat mencari cara lain agar suaranya didengar. Demonstrasi menjadi pilihan karena dianggap lebih langsung dan berdampak,” ujarnya.
Azhar Ajira memaparkan bahwa mayoritas aksi demonstrasi di Sultra dilatarbelakangi oleh isu sosial budaya (476 kali) dan ekonomi (309 kali). “Ini mengindikasikan bahwa tuntutan masyarakat sangat nyata dan menyentuh kehidupan sehari-hari, seperti masalah lapangan kerja, kesejahteraan, pelayanan publik, serta pungutan liar dan korupsi. Mereka tidak sekadar menyuarakan politik, tetapi lebih pada keadilan dan kepastian hidup,” jelasnya.
Dari sisi lokasi, Kota Kendari mencatat aksi terbanyak (290 kali), disusul Kolaka (126 kali), dan Baubau (93 kali). Menurut Azhar Ajira,hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. “Di daerah perkotaan seperti Kendari, akses informasi lebih terbuka, masyarakat lebih teredukasi, dan masalah perkotaan seperti kesenjangan sosial dan biaya hidup lebih terasa. Selain itu, bisa juga karena mekanisme pengaduan di daerah tersebut kurang responsif, sehingga jalan demonstrasi dipilih,” tambahnya.
Azhar Ajira menekankan, posisi Sultra sebagai peringkat ketiga nasional seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. “Demo adalah bagian dari demokrasi, tetapi frekuensi yang tinggi adalah sinyal bahwa ada yang perlu dibenahi dalam tata kelola pemerintahan. Pemerintah tidak perlu takut dengan demonstrasi, tetapi harus belajar mendengar dan merespons dengan cepat dan konkret,” ungkapnya.
Azhar Ajira mendukung pernyataan Kapolda Sultra tentang pentingnya merespons aspirasi secara terbuka. “Langkah ke depan yang bisa dilakukan antara lain memperkuat forum musyawarah, mempermudah akses pengaduan, meningkatkan transparansi kebijakan, dan mempercepat penanganan laporan masyarakat. Jika masyarakat merasa didengar, kepercayaan mereka kepada pemerintah akan pulih, dan iklim demokrasi bisa berjalan lebih sehat,” papar Azhar Ajira.
“Data ini sebenarnya bisa menjadi pintu masuk untuk membangun komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan warga. Dengan respons yang tepat, demonstrasi tidak lagi dilihat sebagai ancaman, tetapi sebagai masukan berharga untuk perbaikan pemerintahan ke depan,” tutup Azhar Ajira.
kontak Narasumber
Azhar Ajira
085210328410
