Kendari, Mediasekawan.com 15 Juni 2026—DPC Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kendari Sanctus Stanislaus Costca menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi perekonomian nasional yang semakin mengkhawatirkan. Di tengah pelemahan rupiah yang mendekati Rp17.900 per dolar AS, defisit APBN yang terus membengkak, dan beban bunga utang yang mencapai Rp599 triliun pada tahun 2026, pemerintah justru terus menggelontorkan anggaran raksasa untuk program-program yang dinilai tidak akuntabel dan penuh risiko korupsi.
“Secara konsep, Makan Bergizi Gratis terdengar bagus karena menjanjikan kesejahteraan yang dapat langsung dinikmati oleh masyarakat, namun kini kami harus mempertanyakan secara serius terkait program ini. Kajian ICW menunjukkan 89 dari 102 yayasan pengelola SPPG terafiliasi partai politik. Ini bukan program untuk rakyat. Ini proyek bagi-bagi jatah bagi para elite,” ujar Presidium Gerakan Kemasyarakatan Geo Anselmus.
PMKRI Cabang Kendari juga menyoroti Program Koperasi Desa Merah Putih yang mewajibkan 58% dana desa dialokasikan untuk pembentukan koperasi melalui PMK No. 7/2026. Kebijakan ini dinilai telah melumpuhkan kemampuan desa dalam membiayai layanan dasar. Koperasi yang sehat tumbuh secara bottom-up berdasarkan kebutuhan dan aspirasi anggotanya.
Sementara Koperasi Desa Merah Putih malah menggunakan prinsip yang sebaliknya, pemerintah pusat menetapkan target tanpa memperhatikan kesiapan, kapasitas SDM serta kebutuhan rill dari setiap desa. Di berbagai daerah, anggaran posyandu terpangkas drastis, proyek infrastruktur jalan dan air bersih terhenti, dan otonomi desa yang dijamin UU Desa dilanggar secara terang-terangan.
“Dari sudut pandang akuntansi, kondisi fiskal Indonesia saat ini seperti perusahaan yang terus merugi, terus berutang, namun terus belanja besar tanpa rencana yang jelas. Program prioritas yang dijalankan, baik MBG maupun KDMP tidak menerapkan prinsip akuntansi yang jelas dalam pencatatan maupun pelaporannya. Selain itu tidak ada kejelasan mekanisme audit eksternal yang mengakibatkan akuntabilitas keuangan yang sangat rendah. Ini adalah resep menuju kebangkrutan negara,” ujar Geo Anselmus
Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, naiknya harga BBM, dan merosotnya daya beli rakyat selama enam kuartal berturut-turut, pemerintah justru mengguyurkan ratusan triliun rupiah untuk program-program yang sarat masalah tata kelola. Sementara itu, beban utang jatuh tempo 2026 mencapai Rp833,96 triliun, angka tertinggi dalam sejarah Indonesia.
PMKRI Cabang Kendari menyerukan kepada pemerintah untuk segera menghentikan pemborosan anggaran, melakukan audit menyeluruh atas MBG dan KDMP, merevisi PMK No. 7/2026 yang merampas otonomi desa, serta memprioritaskan belanja negara untuk sektor-sektor yang terbukti berdampak langsung bagi rakyat: pendidikan berkualitas, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang sesungguhnya.
“Sebagai kader Katolik yang menjunjung tinggi martabat manusia dan keadilan sosial, kami tidak akan tinggal diam melihat rakyat miskin dijadikan obyek program yang tidak akuntabel.
Pro Ecclesia et Patria—kami berjuang untuk Gereja dan Tanah Air. Tutup geo
Redaksi : Mediasekawan
