Oleh: Ruslan (Presiden Mahasiswa BEM Universitas Muhammadiyah Kendari)
Dalam lanskap demokrasi modern, informasi seharusnya menjadi instrumen pencerahan. Ia hadir untuk menjelaskan, bukan membingungkan, menuntun, bukan menyesatkan. Namun dalam beberapa hari terakhir, ruang publik justru dipenuhi arus informasi yang bergerak cepat tanpa diiringi kepastian.
Polemik yang menyeret nama Anton Timbang menjadi potret bagaimana publik ditempatkan di tengah narasi yang saling bertabrakan, tanpa rujukan kebenaran yang utuh.
Perkembangan isu ini berlangsung dalam tempo singkat. Pada 15 hingga 16 Maret 2026, beredar luas informasi di ruang digital yang menyebut adanya status hukum tertentu. Informasi tersebut dengan cepat membentuk persepsi publik dan berkembang menjadi diskursus yang masif lintas platform.
Namun, alih-alih menghadirkan kejelasan yang tegas dan tunggal, yang muncul justru fragmentasi narasi. Pada 17 Maret 2026, kuasa hukum merespons dengan melaporkan sejumlah akun media sosial ke Polda Sulawesi Tenggara atas dugaan penyebaran informasi yang tidak benar.
Situasi ini menunjukkan bahwa yang berkembang bukan sekadar perbedaan informasi, melainkan pertarungan atas kebenaran itu sendiri.
Dalam situasi tersebut, publik berada pada posisi yang tidak ideal. Kebenaran tidak tampil sebagai sesuatu yang terang, melainkan tersembunyi di balik berbagai versi informasi. Masyarakat dipaksa menafsirkan realitas secara mandiri, tanpa kepastian yang dapat dijadikan pijakan bersama.
Sebagai Presiden Mahasiswa BEM Universitas Muhammadiyah Kendari, saya memandang kondisi ini mencerminkan adanya krisis dalam tata kelola informasi publik. Dalam negara hukum, status seseorang tidak boleh menjadi objek spekulasi. Ia harus disampaikan secara resmi, berbasis fakta, dan memiliki kejelasan yang tidak membuka ruang tafsir ganda.
Ketika prinsip tersebut tidak terpenuhi, ruang publik kehilangan orientasi kebenaran. Informasi tidak lagi berfungsi sebagai alat klarifikasi, melainkan berubah menjadi sumber kebingungan. Dalam kondisi demikian, masyarakat tidak lagi berdiri di atas fakta, tetapi pada persepsi yang dibentuk oleh intensitas arus informasi.
Fenomena ini menunjukkan ketimpangan antara kecepatan penyebaran informasi dan kedalaman verifikasi. Informasi bergerak dalam hitungan jam, sementara klarifikasi membutuhkan waktu yang lebih panjang. Akibatnya, narasi yang belum terverifikasi lebih dahulu membentuk opini publik sebelum fakta hadir secara utuh.
Dampaknya tidak dapat dianggap remeh. Kepercayaan publik terhadap media dan institusi penegak hukum berpotensi tergerus. Ruang publik menjadi rentan terhadap disinformasi, dan yang lebih mengkhawatirkan, masyarakat perlahan terbiasa hidup dalam ketidakpastian informasi.
Dalam perspektif akademik, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai krisis epistemik—di mana batas antara fakta dan opini menjadi kabur. Sementara dalam perspektif gerakan mahasiswa, ini adalah persoalan keadilan. Ketika publik tidak mendapatkan informasi yang jelas, maka hak atas kebenaran sesungguhnya sedang terabaikan.
Oleh karena itu, diperlukan langkah yang tegas dan terstruktur. Media harus kembali pada prinsip dasar jurnalistik: verifikasi sebelum publikasi. Kecepatan tidak boleh mengorbankan akurasi. Di sisi lain, aparat penegak hukum harus hadir sebagai sumber klarifikasi yang kredibel, responsif, dan tidak multitafsir. Kepastian hukum harus disampaikan secara terbuka agar tidak menciptakan ruang spekulasi.
Lebih jauh, negara perlu memastikan adanya sistem komunikasi publik yang terintegrasi—sebuah kanal resmi yang dapat menjadi rujukan utama dalam situasi krisis informasi. Tanpa mekanisme tersebut, ruang publik akan terus dipenuhi oleh fragmentasi narasi yang saling bertentangan.
Polemik ini harus menjadi refleksi bahwa keterbukaan informasi tidak cukup hanya dengan membiarkan informasi beredar. Ia harus dijaga melalui akurasi, kejelasan, dan tanggung jawab.
Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya kebenaran dalam satu kasus, melainkan kepercayaan publik terhadap sistem secara keseluruhan. Dan dalam konteks itu, satu prinsip harus ditegaskan: kebenaran tidak boleh tenggelam di antara narasi—ia harus hadir sebagai kepastian.
