Muna Barat,Mediasekawan.com 9 Agustus 2026 – Gelombang kritik tajam menghantam Pemerintah Desa (Pemdes) Waturempe, Kecamatan Tiworo Kepulauan (Tikep), Kabupaten Muna Barat. Ikatan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Waturempe (IPPMAWA) menilai jajaran aparatur desa telah gagal total dalam menjalankan fungsi paling mendasar mereka sebagai pelayan masyarakat dan penggerak pembangunan di tingkat akar rumput.
Kecaman keras ini dipicu oleh insiden memalukan di mana kegiatan kerja bakti pembersihan lingkungan di wilayah Desa Waturempe justru dimotori dan dikerjakan langsung oleh personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Muna Barat. Fenomena terbaliknya peran birokrasi ini dinilai sebagai bukti nyata matinya tanggung jawab moral pemerintah desa.
“Sangat tidak masuk akal dan memalukan. Kerja bakti menjaga kebersihan adalah tugas paling dasar yang melekat pada Pemerintah Desa. Mengapa sekarang peran itu terbalik? Kenapa orang dinas kabupaten yang harus memegang sapu membersihkan desa kita? Di mana Kepala Desa dan perangkatnya saat ini? Jangan jadi penonton di rumah sendiri!” tegas Menteri Pergerakan IPPMAWA, Tegar Levios, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (8/8/2026).
Tegar Levios menilai kehadiran Disdukcapil Mubar yang mengambil alih aksi fisik di lapangan mengonfirmasi bahwa koordinasi internal Pemdes Waturempe telah lumpuh total. Kondisi ini juga memicu pertanyaan besar mengenai transparansi, realisasi anggaran pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan lingkungan yang bersumber dari Dana Desa bernilai fantastis.
“Ini tamparan keras. Aparatur desa jangan hanya mau jabatannya saja, menerima insentif dan anggaran negara setiap bulan, tetapi saat harus bekerja mendampingi warga justru tidur nyenyak dan angkat tangan. Kami dari IPPMAWA tidak akan tinggal diam melihat pembiaran ini,” lanjut Tegar Levios dengan nada geram.
Menyikapi kelalaian fatal ini, Tegar Levios mewakili IPPMAWA secara resmi melayangkan tuntutan tegas kepada Pemdes Waturempe:
- Permintaan Maaf Terbuka: Mendesak Kepala Desa Waturempe beserta jajarannya meminta maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat atas kelalaian tugas.
- Evaluasi Total Kinerja: Meminta perbaikan menyeluruh terhadap pola kerja birokrasi desa agar fungsi pelayanan kembali berjalan normal.
- Transparansi Dana Desa: Menuntut kejelasan alokasi anggaran pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan yang selama ini tidak dirasakan dampaknya oleh warga.
IPPMAWA menegaskan, jika dalam waktu dekat tidak ada perubahan signifikan dan respons nyata di lapangan, mereka akan membawa persoalan ini ke tingkat pemerintah daerah yang lebih tinggi guna mendesak dilakukannya audit kinerja secara menyeluruh terhadap kepemimpinan Desa Waturempe.
Redaksi : Mediasekawan
