JAKARTA, MEDIASEKAWAN.COM – Aliansi Muda Pencari Keadilan (AMPK) secara resmi meminta Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) untuk mempercepat penanganan dugaan tindak pidana pertambangan nikel ilegal yang melibatkan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara, Anton Timbang.
Dalam pernyataan resminya, Ketua AMPK, Halim, menegaskan bahwa publik menuntut kepolisian untuk bertindak transparan terkait perkembangan status hukum tersangka serta tahapan pemeriksaan yang tengah berlangsung.
“Kami menuntut transparansi dari pihak kepolisian mengenai kejelasan status hukum tersangka dan proses pemeriksaan yang berjalan. Masyarakat, khususnya di Sulawesi Tenggara, memiliki perhatian besar terhadap kasus ini. Ada kekhawatiran akan potensi hambatan atau penundaan proses hukum, terlebih tersangka sempat beberapa kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dengan alasan kesehatan,” ujar Halim.
Lebih lanjut, Halim menyampaikan bahwa AMPK berencana mendatangi Mabes Polri dalam waktu dekat. Bukan untuk mengintervensi, melainkan untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan tanpa pandang bulu.
“Kasus tambang ilegal ini menyangkut kerugian negara yang signifikan dan dampak lingkungan yang nyata. Publik berhak mengetahui progres penyidikan di Bareskrim Polri,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri telah menetapkan Anton Timbang sebagai tersangka dalam perkara dugaan pertambangan nikel ilegal di wilayah Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Kasus ini berawal dari temuan aktivitas pertambangan yang tidak dilengkapi Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sah.
Meski kepolisian telah menyita sejumlah barang bukti, termasuk alat berat dan catatan operasional di lokasi tambang, AMPK menilai masih terdapat kebutuhan mendesak bagi kepolisian untuk memberikan kejelasan terkait kelanjutan berkas perkara. Hal ini penting agar proses hukum dapat segera ditingkatkan ke tahap penuntutan di kejaksaan.
Aliansi Muda Pencari Keadilan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas.
“Kami berharap Mabes Polri dapat menunjukkan integritasnya dalam mengusut kasus-kasus pertambangan yang merugikan publik. Kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum harus tetap terjaga,” tutup Halim.
