Kendari, Ratusan massa aksi melayangkan kritik keras terhadap Polda Sultra yang dinilai belum mengambil langkah tegas menyikapi aksi penolakan ratusan warga terhadap pembangunan jetty milik PT Tambang Indonesia Sejahtera (TIS) di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Senin (04/5/2026).
Koordinator Lapangan, Saldin menegaskan seharusnya tidak tinggal diam di tengah meningkatnya penolakan masyarakat. Menurutnya, kehadiran dan peran aktif Dinas Lingkungan Hidup sangat penting untuk mencegah potensi konflik horizontal yang bisa terjadi akibat polemik pembangunan tersebut.
Ia menilai, hingga saat ini belum terlihat langkah konkret dari Pihak DLH Sultra untuk merespons keresahan warga. Padahal, situasi di lapangan dinilai berpotensi memanas jika tidak segera ditangani secara serius dan terukur.
Saldin juga menyoroti dugaan kejanggalan dalam proses pembangunan jetty yang disebut berada dekat dengan permukiman masyarakat. Ia mempertanyakan dasar penerbitan izin, khususnya terkait dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang seharusnya menjadi acuan utama dalam proyek tersebut.
“Ini yang kami pertanyakan, kenapa pembangunan jetty kok ada di pemukiman. Ini yang menjadi evaluasi kita. Kalau ada AMDAL, titiknya di mana, kok bisa terbit di pemukiman warga,” tegas Saldin.
Lebih lanjut, Saldin mendesak APH dan DLH Sultea untuk segera turun langsung melakukan penyelidikan serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum (APH) lainnya guna memastikan tidak ada pelanggaran dalam proses pembangunan.
Ia menegaskan lambannya respons aparat justru berpotensi memperkeruh situasi di tengah masyarakat yang merasa terganggu, terutama para nelayan yang terdampak aktivitas pembangunan di wilayah pesisir tersebut.
“Kami juga meminta Bupati, APH, DLH Sultra, segera evaluasi pembangunan jetty ini, agar dihentikan dulu agar konflik tidak meluas,” tegasnya.
ia menilai, langkah cepat dan tegas dari kepolisian menjadi kunci untuk menjaga stabilitas keamanan sekaligus memberikan kepastian hukum atas polemik yang tengah berkembang di masyarakat.
Di tempat terpisah, selaku Pengawas Lingkungan Hidup Sultra, Mirna mengatakan bahwa Kepala Dinas DLH Sultra tidak ada di kantor dikarenakan dia lagi musrembang di Kabupaten Kolaka.
Ia menyampaikan kepada ratusan massa aksi mengenai PT TIS silahkan koordinasi di Kementerian Lingkungan Hidup agar tuntutan warga bisa di terima.
Hingga berita ini di tayangkan, Pihak media ini sudah berupaya mengonfirmasi kepada pihak terkait baik perusahaan dan instansi terkait. Kami juga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada yang bersangkutan untuk menyampaikan hak jawabnya.*
