BOMBANA, MEDIASEKAWAN.COM. – Pembangunan box culvert atau jembatan pada ruas jalan provinsi di wilayah Poleang Selatan, tepatnya di Desa Batuputih, hari ini bukan lagi sekadar proyek infrastruktur biasa. Ia telah berubah menjadi simbol kelalaian, ketidakseriusan, dan matinya tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya sendiri.
Hampir dua bulan lamanya sejumlah titik jalan dibiarkan terbuka dan terbengkalai tanpa kepastian penyelesaian. Jalan yang sebelumnya menjadi akses utama masyarakat kini berubah menjadi ancaman keselamatan yang setiap hari harus dilalui warga dengan rasa was-was, terutama pada malam hari. Lebih ironis lagi, hingga hari ini tidak terlihat aktivitas pengerjaan apa pun di lokasi proyek.
Masyarakat mempertanyakan: apakah pembangunan memang benar untuk rakyat, atau hanya sebatas proyek formalitas yang selesai di atas laporan tetapi gagal di lapangan?
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga, para pekerja proyek disebut telah dialihkan untuk fokus bekerja di wilayah Boepinang. Sementara pekerjaan di Desa Batuputih seolah ditinggalkan begitu saja tanpa penjelasan resmi. Jika informasi ini benar, maka publik pantas marah. Sebab ini bukan sekadar persoalan teknis pembangunan, tetapi menyangkut tanggung jawab moral pemerintah terhadap keselamatan masyarakat.
Risno, salah satu warga Desa Batuputih, mengaku kecewa terhadap kondisi yang terus dibiarkan berlarut-larut.
“Kalau proyek ini memang untuk kepentingan masyarakat, kenapa masyarakat justru dijadikan korban? Jalan digali, lalu ditinggalkan begitu saja tanpa kejelasan. Ini bukan pembangunan, ini pembiaran,” ujarnya.
Kekecewaan masyarakat bukan tanpa alasan. Infrastruktur publik seharusnya menghadirkan kemudahan dan rasa aman, bukan malah melahirkan keresahan berkepanjangan. Pemerintah tidak boleh hanya hadir saat peletakan proyek dan hilang ketika masyarakat mulai menderita akibat kelalaian pengerjaan.
Supardi, mahasiswa asal Desa Batuputih sekaligus penulis berita ini, mengecam keras lambannya penanganan proyek tersebut. Menurutnya, pembiaran selama hampir dua bulan merupakan bentuk ketidakseriusan yang tidak lagi bisa ditoleransi.
“Jangan jadikan masyarakat Batuputih sebagai korban dari proyek yang tidak jelas arah penyelesaiannya. Jalan provinsi adalah akses vital rakyat, bukan lubang penderitaan yang dibiarkan menganga tanpa tanggung jawab. Ketika proyek digali lalu ditinggalkan begitu saja, maka pemerintah sedang mempertontonkan kegagalannya dalam mengelola kepentingan publik,” tegas Supardi.
Ia juga menilai bahwa diamnya pemerintah terhadap kondisi ini merupakan bentuk ketidakpekaan terhadap penderitaan masyarakat kecil yang setiap hari dipaksa menghadapi risiko akibat proyek mangkrak tersebut.
Mahasiswa dan pemuda Desa Batuputih juga memberikan ultimatum keras kepada pemerintah provinsi dan pihak pelaksana proyek agar segera turun langsung melihat kondisi di lapangan serta melanjutkan pekerjaan yang terbengkalai. Jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan nyata maupun kejelasan resmi, maka masyarakat akan menyuarakan protes secara terbuka dan membawa persoalan ini ke pihak-pihak yang berwenang.
Masyarakat sudah terlalu lelah diberi janji. Yang dibutuhkan hari ini bukan lagi seremonial, bukan lagi ucapan normatif, melainkan tindakan nyata dan tanggung jawab yang jelas.
Sebab ketika jalan rakyat dibiarkan rusak dan terbengkalai, yang sesungguhnya sedang rusak bukan hanya infrastruktur tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah./Red.
