Bombana, Mediasekawan.com.—
Bau busuk dugaan jual beli jabatan kembali menyengat dari tubuh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Bombana. Sebuah rekaman berdurasi 1 menit 30 detik yang diterima redaksi dari sumber anonim, menguak praktik kotor di balik penetapan kepala sekolah definitif.
Dalam rekaman itu, terdengar suara seorang pria yang mengaku sebagai kepala sekolah aktif. Dengan nada pasrah, ia mengungkap telah diminta menyetor Rp12 juta sebagai “syarat” agar jabatannya disahkan.
“Saya tanya, berapa bos saya mau anu, dia WA-kan mi saya 12, saya langsung kirim mi,”
ujar pria itu dalam rekaman yang kini beredar di kalangan terbatas
Transfer ke Rekening Perempuan Misterius
Dari hasil penelusuran awal, uang itu tidak dikirim ke rekening pejabat Dikbud, melainkan ke rekening seorang perempuan non-ASN. Diduga, cara ini menjadi jalur gelap untuk menyamarkan jejak transaksi — menghindari sorotan aparat dan audit internal.
Sumber anonim yang menyerahkan rekaman menegaskan, praktik semacam ini bukan hal baru.
“Sudah lama itu. Cuma orang tidak berani bicara. Sekarang ada rekamannya, biar terbuka semua,”
ujarnya dengan nada tegas.
Jaringan “Tujuh Orang” Pengatur Mahar Jabatan
Lebih mencengangkan lagi, dalam percakapan itu disebutkan nama seorang pejabat berinisial K, diduga menjabat kepala bidang di Dikbud Bombana. Ia dikabarkan tidak bergerak sendiri. Ada jaringan tujuh orang yang bertugas mengatur aliran uang dan koordinasi dengan para calon kepala sekolah.
“Konfirmasinya sama Pak Kabid, tapi arahannya lewat orang-orangnya. Ada tujuh orang. Tidak bisa langsung. Bukti transfer pun kirim ke nomor orangnya,”
lanjut suara dalam rekaman.
Jika benar, pola ini menunjukkan praktik kotor yang terstruktur dan sistematis — bukan sekadar permainan individu, tapi dugaan mafia jabatan yang bekerja rapi di balik meja birokrasi.
Jejak Pemotongan Dana BOS
Tak berhenti di situ, hasil penelusuran awak media juga menemukan dugaan lain: adanya pemotongan Dana BOS sebesar 5%. Uang tersebut disebut dikumpulkan melalui transfer dan setoran tunai lewat orang suruhan oknum kabid di Dikbud.
Menunggu Sikap Tegas Aparat dan Bupati Bombana
Temuan ini menambah panjang daftar dugaan praktik korupsi di sektor pendidikan Bombana. Masyarakat kini menunggu langkah tegas dari Bupati Bombana dan aparat penegak hukum untuk membongkar jaringan kotor ini — bukan sekadar mengganti pejabat, tapi membersihkan sistem yang sudah terlanjur busuk.
Redaksi memastikan seluruh proses investigasi tetap menjunjung asas praduga tak bersalah, serta membuka ruang hak jawab bagi pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.**
