Kendari,Mediasekawan.com 11 Juni 2026 – Kordinator Badan Oposisi Mahasiswa Sulawesi Tenggara Rasmin Jaya serukan konsolidasi nasional respon kebijakan pemerintah tentang krisis politik dan ekonomi yang terjadi akhir-akhir ini.
Seruan itu buntut dari gelombang penolakan banyaknya tindak pidana korupsi, protek strategis nasional serta kritik tajam mewarnai kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi di Sulawesi Tenggara
10 Juni 2026 pukul 00.00 WITA, PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga BBM jenis Pertamax di seluruh wilayah Indonesia tidak terkecuali Sulawesi Tenggara secara signifikan, memicu reaksi keras dari kelompok aktivis mahasiswa yang juga masyarakat secara umum yang juga mengkhawatirkan efek domino berupa kelangkaan Pertalite.
Berdasarkan data yang dihimpun, harga Pertamax di seluruh SPBU Sulawesi Tenggara melonjak drastis dari harga semula Rp 12.300 per liter menjadi Rp 16.250 per liter. Angka ini menunjukkan adanya selisih kenaikan sebesar Rp 3.950 per liter, atau setara dengan lonjakan sebesar 32,11% hanya dalam satu kali penyesuaian tarif.
Menurutnya, masalah ini krusial dan sangat fundamental mengingat kebijakan pemerintah dengan menaikan harga pertamax melonjak sangat drastis hingga berimbas kepada sektor-sektor vital tentang kebutuhan bahan bakar.
”Kita patut curiga dan skeptis mengingat akhir-akhir ini banyak sekali kebijakan pemerintah yang sangat kontroversial atau apakah ini adalah bagian dari by desain elit untuk mengaburkan isu-isu yang justru lebih penting juga. Ini kan bisa mengalihkan perhatian publik dan konsentrasi mahasiswa,” Tegasnya.
Meski demikian, Rasmin Jaya ia melihat bahwa kondisi ini sebagai momentum memperkuat konsolidasi seluruh elemen social sociaty.
Tak hanya itu, ia menilai kondisi ekonomi nasional saat ini berada dalam situasi yang mengkhawatirkan bahkan justru berimbas dan berkonsekuensi pada krisisnya kepercayaan publik pada elit-elit politik yang duduk di parlemen.
Pelemahan nilai tukar rupiah disebut menjadi salah satu indikator yang menunjukkan perlunya langkah serius dari pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi bahkan mungkin mahasiswa harus menjadi pilar, instrumen dan lokomotif untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar sesuai dengan rellnya.
kondisi ekonomi saat ini memang masih terlihat stabil di permukaan. Namun, apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat, situasi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan yang lebih besar di masa mendatang bahkan akan menjadi ledakan akumulasi atas kemarahan rakyat yang selama ini di pendam.
“Ini seperti bom waktu. Kalau tidak ada upaya konkret, bisa saja beberapa hari atau minggu ke depan terjadi lonjakan harga BBM, beras, dan kurs rupiah semakin melemah. Dan berpotensi terjadi ledakan kemarahan rakyat di mana-mana. Mahasiswa harus hadir menjemput kesempatan ini untuk mengembalikan kepercayaan rakyat juga kepada mahasiswa,” katanya.
Akar dari pergerakan ini sangat bergantung pada fungsi diskusi sebagai ruang untuk membedah masalah masyarakat, yang pada akhirnya memicu aksi nyata. Di berbagai kampus, diskusi seperti ini sering kali dimotori oleh berbagai kelompok atau organisasi mahasiswa yang terus menjaga daya kritis.
Menyikapi hal tersebut, mahasiswa harus mengambil peran strategis dan melihat secara cermat tentang berbagai kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat serta memberikan rekomendasi gagasan tentang kebijakan yang punya orientasi terhadap rakyat.
Baginya ini adalah momentum besar untuk mengembalikan eksistensi nilai-nilai perjuangan mahasiswa serta memperkuat konsolidasi gerakan secara besar-besaran khususnya yang ada di Sulawesi Tenggara.
”Selama ini, mahasiswa Sulawesi Tenggara agak terlambat dalam merespon isu-isu nasional apalagi ini sangat di rasakan langsung dampaknya di daerah yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Kenapa tidak sekarang ini kita mulai dari Sulawesi Tenggara untuk bergerak, saya pikir ini akan melahirkan akumulasi dan ledakan besar-besaran di daerah,” Tegasnya.
Rasmin berharap agar pemerintah pusat lebih mempertimbangkan kebijakan dimana saat ini daerah terjadi banyak krisis dan kritis akibat kebijakan fiskal terkait efisiensi anggaran.
Ia berharap seluruh elemen harus menjadi bagian dari mitra kritis dalam memantau sistem kepemimpinan sebagai bentuk komitmen dalam mengawal aspirasi rakyat.
Terakhir ia mengimbau kepada mahasiswa agar kita jadikan kembali kampus sebagai pelopor dan ujung tombak pergerakan mahasiswa serta instrumen konsolidasi yang bisa memberikan kekuatan kepada masyarakat atas kebijakan yang di ambil oleh pusat secara semena mena.
Mahasiswa mempunyai tanggung jawab perubahan dan beban kepada kehidupan sosial, politik, lingkungan atau kebijakan yang harus direspon jika itu tidak memberikan dampak positif kepada masyarakat.
”Tentunya kita harus kembali kepada semangat reformasi. Seharusnya kita sebagai generasi muda, harus terus melanjutkan apa yang menjadi agenda reformasi serta menjadi ujung tombak pergerakan dan perubahan secara signifikan,” bebernya.
Menurutnya, respon tersebut merupakan upaya membangun kesadaran bersama agar seluruh elemen masyarakat ikut mengawal perbaikan kondisi ekonomi politik nasional.
”Harusnya kan kita ini sebagai pemuda dan mahasiswa berani mengambil tanggung jawab, dan menjadi jembatan masyarakat dalam merespon kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat.
Fenomena ini adalah potret krisis kepercayaan yang semakin menanam antara mahasiswa dan pemerintah.
”Jangan sampai kita tidak sadar bahwa kondisi saat ini sedang tidak baik-baik saja,” Ujarnya
Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan langkah-langkah nyata untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kembali kepercayaan publik terhadap kebijakan yang dijalankan.
Redaksi : Mediasekawan.com
