Bombana, Mediasekawan.com 29 Juli 2026 – Program unggulan nasional yang digadang-gadang sebagai benteng pertahanan generasi emas, Makan Bergizi Gratis (MBG), justru memicu gelombang kemarahan di Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana. Ali-alih menyantap hidangan bergizi, para pelajar yang merupakan penerima manfaat justru disuguhi sajian yang diduga telah melanggar batas-batas kelayakan konsumsi. Isu ini bukan sekadar bisik-bisik di pasar, melainkan telah menjadi konsumsi publik setelah jagat maya dibanjiri bukti visual yang mencengangkan.
Sorotan tajam mengarah pada unggahan viral dari akun Facebook Azkadina Ayhu yang secara sinis mengomentari porsi menu MBG, “Mbg hari ini entah sekarang rata kepala semoga badan2nya ikan 😇 tapi alhamdulillah tetap bersyukur 😇.” Sarkasme dalam unggahan tersebut bagaikan tamparan keras bagi penyelenggara program, memicu gelombang pertanyaan publik tentang di mana letak akuntabilitas pengelolaan dana negara yang selama ini digaungkan.
Bahkan, ini bukan kali pertama SPPG Lantari Jaya tercoreng. Sebelumnya, pada 16 Juli 2026, akun Facebook Siti Hidayah Hidayah telah memantik tanda tanya besar. Ia mengunggah foto buah jeruk dengan kondisi menghitam dan membusuk, seraya menuntut, “Mohon maaf untuk SPPG Lantari Jaya, tolong kasi buah untuk MBG yang layak yang bisa dimakan.” Dua laporan dengan periode waktu yang berbeda ini mengindikasikan adanya pattern (pola) kegagalan sistemik dalam rantai pasok dan pengawasan di dapur SPPG setempat.
Fakta ini memaksa kita untuk mempertanyakan efektivitas mekanisme kontrol mutu di SPPG Lantari Jaya. Jika makanan yang tidak layak ini lolos hingga ke tangan anak-anak, di mana para pengawas? Mengingat sasaran program adalah anak-anak usia emas yang sangat rentan terhadap dampak kesehatan, kelalaian ini bukanlah kesalahan administratif biasa, melainkan bentuk pengabaian hak dasar anak yang terstruktur.
Merespons situasi yang kian memanas, LSM Pribumi yang diwakili oleh Ansar, P., mengeluarkan pernyataan sikap yang keras dan terukur. Ia tidak hanya meminta klarifikasi, tetapi menuntut adanya operasi citra (investigasi) total oleh pemerintah dan aparat pengawas.
“Ini adalah persoalan serius yang menyangkut nyawa dan masa depan. Memberi anak-anak makanan yang diduga tidak layak adalah bentuk pelemahan generasi secara sengaja. Jangan jadikan ini kasus biasa,” ujar Ansar dengan nada geram.
Ansar menambahkan bahwa evaluasi tidak cukup hanya sekadar teguran. Ia mendesak agar pemerintah provinsi dan kabupaten menghentikan sementara operasional dapur SPPG Lantari Jaya apabila temuan di lapangan mengonfirmasi adanya pelanggaran signifikan terhadap standar keamanan pangan. “Proses pengadaan, distribusi, hingga penyajian harus dirobohkan dan dibangun ulang dengan sistem pengawasan yang lebih ketat. Jika perlu, ada pertanggungjawaban pidana bagi pihak yang lalai,” ancamnya.
Hingga berita ini dipublikasikan, upaya jurnalistik untuk mengonfirmasi pihak manajemen SPPG Kecamatan Lantari Jaya melalui kanal resmi belum membuahkan hasil. Tidak ada jawaban maupun bantahan atas tuduhan serius yang melayang di ruang publik. Sikap bungkam ini justru menimbulkan kecurigaan bahwa ada sesuatu yang coba ditutupi di balik dapur SPPG tersebut.
Catatan Kritis Redaksi:
Berita ini merupakan hasil penelusuran dari keluhan masyarakat serta pernyataan saksi di lapangan. Redaksi menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi pihak SPPG Lantari Jaya maupun instansi terkait untuk memberikan hak jawab dan klarifikasi, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, publik berhak tahu, dan negara wajib melindungi setiap rupiah dan setiap jiwa anak bangsanya.
Redaksi : Mediasekawan
