Bombana,Mediasekawan.com 1 Agustus 2026 – Pemerintah Kabupaten Bombana mengusung visi Agrominapolitan, sebuah konsep pembangunan yang menempatkan sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, arah penggunaan anggaran pinjaman daerah justru menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat.
Sebagian besar anggaran pinjaman diarahkan untuk lanjutan pembangunan kolam GOR Rumbia, kolam renang anak, pemasangan atap futsal RTH Rumbia, penataan alun-alun, area parkir, pagar gerbang, serta berbagai proyek penataan kawasan lainnya. Pertanyaannya, seberapa besar dampak ekonomi langsung yang akan dirasakan masyarakat dari proyek-proyek tersebut?
Apabila anggaran pinjaman yang nilainya sangat besar hanya habis untuk mempercantik wajah kota, manfaatnya cenderung terbatas dan hanya dirasakan oleh kelompok atau wilayah tertentu. Sementara itu, ribuan petani, nelayan, pekebun, dan peternak di berbagai kecamatan masih menghadapi jalan produksi yang rusak, pelabuhan yang tidak memadai, irigasi yang terbatas, serta minimnya sarana pendukung usaha.
Pinjaman daerah seharusnya menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar memperindah tampilan fisik ibu kota kabupaten. Sebab, utang daerah pada akhirnya akan dibayar oleh masyarakat melalui APBD di tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu, setiap rupiah dari pinjaman harus memberikan manfaat ekonomi yang nyata, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja, dan menaikkan pendapatan masyarakat.
Iqbal Mbossa Barakati menegaskan bahwa jika Pemerintah Kabupaten Bombana benar-benar ingin mewujudkan visi Agrominapolitan, maka prioritas anggaran harus diarahkan pada pembangunan yang langsung menopang sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Infrastruktur seperti jalan produksi, pelabuhan, irigasi, embung, gudang hasil panen, hingga fasilitas pemasaran akan memberikan dampak ekonomi yang jauh lebih besar dibanding proyek penataan yang sifatnya lebih estetis.
“Kami tidak menolak pembangunan fasilitas publik. Yang kami pertanyakan adalah skala prioritasnya. Jika manfaat pembangunan hanya sebatas mempercantik kota, sementara masyarakat di desa masih kesulitan membawa hasil panen, melaut, dan mengembangkan usahanya, maka kebijakan tersebut patut dievaluasi. Pinjaman daerah harus menghasilkan kesejahteraan, bukan sekadar pemandangan yang indah,” tegas Iqbal Mbossa Barakati
Mentri Advokasi dan Pergerakan Imppermol juga meminta Pemerintah Kabupaten Bombana membuka secara transparan kajian manfaat (cost-benefit analysis) dari setiap proyek yang dibiayai melalui pinjaman daerah, sehingga masyarakat dapat menilai apakah kebijakan tersebut benar-benar memberikan dampak ekonomi yang sebanding dengan beban utang yang akan ditanggung daerah.
“Visi Agrominapolitan tidak boleh berhenti sebagai slogan. Jika pembangunan yang dipilih tidak memberikan dampak besar terhadap kesejahteraan petani, nelayan, pekebun, dan peternak, maka arah prioritas anggaran harus dikoreksi. Bombana membutuhkan pembangunan yang menggerakkan ekonomi rakyat, bukan sekadar pembangunan yang mempercantik kota,” tutup Iqbal Mbossa Barakati Mentri Advokasi dan pergerakan Imppermol.
Redaksi : Mediasekawan
