Jakarta, Mediasekawan.com 7 Agustus 2026 – Pernyataan Hasan Nasbi selaku Juru Bicara Presiden mengenai kebebasan berpendapat layak dikritisi karena berpotensi menimbulkan kesan bahwa pemerintah memandang kritik publik sebagai sesuatu yang harus dibatasi oleh standar tertentu.
Hasan Nasbi menyatakan bahwa
Anda Boleh Mengata-ngatai Pemerintah, Tapi Pemerintah juga boleh dong Mengkritik Anda
kebebasan berpendapat harus berlaku secara dua arah atau timbal balik. Masyarakat bebas mengkritik pemerintah, namun pemerintah juga memiliki hak yang sama untuk mengkritik atau meluruskan informasi yang tidak benar.
Dalam negara demokrasi, kebebasan berpendapat bukanlah hadiah dari pemerintah, melainkan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, setiap pernyataan pejabat publik seharusnya memperkuat rasa aman masyarakat untuk menyampaikan kritik, bukan menimbulkan keraguan atau kekhawatiran akan konsekuensi ketika menyuarakan pendapat.
Rian Maulana Selaku Badan Koordinasi Nasional Perhimpunan Mahasiswa Informatika dan komputer Nasional ( PERMIKOMNAS ) Berpendapat Bahwa
Pernyataan Hasan Nasbi Tersebut Keliru, Sebab Sejatinya Pemerintah itu Palayan Publik, Wajib Hukumnya di Kritik, di Evaluasi, di caci bahkan di maki Karna Kelalaiannya dalam Mengatur sebuah Pemerintahan, Tetapi Masyarakat Sebagai Majikan yang sudah Menyiapkan Gaji, yang Menjadi Fundamental Suatu Negara, Tidak Patut di Kritik. yang Seharusnya di lakukan Pemerintah adalah Berbenah diri, bukan mencari kesalahan Masyarakat
ia juga dengan Tegas Mengatakan,
Kalau memang pemerintah itu Benar-benar Meluruskan Informasi yang tidak Benar, Kenapa awal Juli 2026 kemarin di Saat Mahasiswa Demo Besar besaran tentang Hapuskan Makanan Bergizi Gratis ( MBG ) di Jakarta tidak ada satupun Pejabat yg mau keluar Berdiskusi dengan Mahasiswa, LSM ataupun Masyarakat? Apakah itu meluruskan atau menghindar? Kemudian di dunia Perterlevisian Indonesia pun juga banyak di lakukan Swasensor Mengakibatkan Aspirasi dari mahasiswa dan masyarakat Terabaikan
Banyak contoh Kasus yg belum di lurus kan pemerintah Salah satunya Seperti kasus mafia tambang timah di Vonis hanya 6,5 tahun padahal menyebabkan kerugian Negara sekitar 271 Triliun, sedangkan Masyarakat yang hanya mencuri kayu bakar di Hutan di Vonis 5 tahun
Sebagai juru bicara presiden, Hasan Nasbi memegang peran penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Karena itu, setiap pernyataan yang disampaikan seharusnya mencerminkan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Jika pesan yang diterima masyarakat justru dianggap mereduksi ruang kritik atau terkesan defensif terhadap suara publik, maka hal tersebut dapat memperlemah citra pemerintah sebagai pihak yang terbuka terhadap evaluasi dan masukan.
Kritik terhadap pemerintah bukanlah ancaman bagi stabilitas negara, melainkan salah satu mekanisme untuk memperbaiki kebijakan publik. Demokrasi yang sehat justru ditandai oleh adanya ruang dialog yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat, termasuk terhadap kritik yang keras sekalipun selama disampaikan tanpa melanggar hukum. Pejabat negara seharusnya menjawab kritik dengan argumentasi, data, dan kebijakan yang lebih baik, bukan dengan narasi yang berpotensi ditafsirkan sebagai upaya membatasi kebebasan berekspresi.
Ada beberapa Argumentasi Pemerintah yang Menurut saya tidak pantas di keluarkan pada saat di kritik Seperti yg sudah terjadi beberapa waktu yang lalu yaitu ketika presiden Prabowo mengatakan
Ndasmu atau “Yang ragu-ragu silakan duduk di rumah aja, Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Silakan, tidak ada yang melarang.”
apakah Argumen ini wajar di katakan oleh Seorang yang katanya Negarawan?
Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap isu kebebasan sipil, pemerintah perlu menunjukkan konsistensi antara komitmen normatif dan praktik di lapangan. Pernyataan para pejabat, termasuk juru bicara presiden, memiliki dampak besar terhadap persepsi masyarakat dan dunia internasional mengenai kualitas demokrasi di Indonesia. Oleh sebab itu, setiap komunikasi publik hendaknya menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya menghormati kritik, tetapi juga menjadikannya sebagai bagian penting dalam proses perbaikan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Redaksi : Mediasekawan
