Beranda / Sosial / Polemik Makan Bergizi Gratis dan “Sell Indonesia”: Ketika Ambisi Pemerintah Berbenturan dengan Kepercayaan Pasar

Polemik Makan Bergizi Gratis dan “Sell Indonesia”: Ketika Ambisi Pemerintah Berbenturan dengan Kepercayaan Pasar

JAKARTA, Mediasekawan.com – Sorotan media internasional terhadap Indonesia kian memanas. Setelah berbagai laporan tentang pelemahan rupiah dan capital outflow, Bloomberg menerbitkan artikel berjudul “Sell Indonesia Sweeps Trading Desks as Prabowo Tightens Grip” yang mengonfirmasi penurunan drastis kepercayaan investor global. Di tengah tekanan ini, Program Makan Bergizi Gratis (MBG)—salah satu andalan pemerintahan Prabowo—justru menjadi episentrum polemik: apakah program ini adalah investasi SDM masa depan, atau justru salah satu pemicu kaburnya modal asing?

“Doom Loop” di Bursa dan Kaburnya Rp78 Triliun

Data pasar keuangan domestik menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dikabarkan terkoreksi hingga 38 persen dari titik tertingginya, bahkan disebut lebih parah dibandingkan masa pandemi Covid-19 . Arus modal keluar (capital outflow) tercatat mencapai sekitar Rp78 triliun, disertai pelemahan rupiah yang menyentuh level Rp18.000 per dolar AS .

Chief Investment Officer Asia dari Lombard Odier, John Woods, menilai Indonesia mulai memasuki fase pembentukan doom loop, yaitu kondisi ketika tekanan ekonomi saling memperkuat dan menciptakan siklus negatif . Kekhawatiran ini dibenarkan oleh manajer investasi saham negara berkembang dari Pictet Asset Management, Tan Altundag, yang mengaku telah secara agresif mengurangi eksposur investasinya. Menurutnya, Indonesia sedang mengalami “krisis kepercayaan yang nyata” dengan nilai tukar yang berisiko menjadi lingkaran setan, mendorong inflasi, memperketat kondisi keuangan, dan membebani pertumbuhan .

Bukan MBG, tapi “Sentimen Negatif” Menurut Menkeu

Di tengah tudingan bahwa MBG adalah biang kerok karena berpotensi menjebol fiskal, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara. Berdasarkan komunikasinya dengan S&P Global Ratings, lembaga pemeringkat internasional itu ternyata tidak meributkan anggaran makan gratis. “Cuma dia merebutkan sentimen, mempertanyakan atau mengkhawatirkan sentimen negatif yang ada di market, itu saja,” tegas Purbaya .

Pernyataan ini memperkuat analisis para ekonom bahwa masalah utamanya terletak pada trust atau kepercayaan. Ekonom senior Indef, Didik J Rachbini, menjelaskan bahwa meskipun angka pertumbuhan Indonesia tidak terlalu buruk, investor tetap pergi karena kepercayaan telah jatuh. “Bank Indonesia (BI) yang bertanggung jawab pada sektor moneter sudah mengguyur pasar, tetapi investor tidak bergeming,” ujarnya . Hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan bersifat struktural, berkaitan dengan ketidakpastian kebijakan dan konsistensi regulasi.

Ambisi SDM vs. Kepastian Hukum

Pemerintah memang memiliki narasi besar untuk meyakinkan investor. Di forum World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Presiden Prabowo memperkenalkan Danantara yang mengelola aset hingga USD 1 triliun, serta menjamin supremasi hukum dan penegakan hukum anti-korupsi . Beberapa ekonom menilai program MBG, sebagai investasi SDM, bisa menjadi “magnet” bagi investor yang fokus pada produktivitas jangka panjang . Namun, narasi ini berbenturan dengan realitas di lapangan.

Kritik muncul tidak hanya dari pasar, tetapi juga dari dalam negeri terkait implementasi MBG. Anggota DPR dari PDIP, I Ketut Suwendra, menyoroti rencana melibatkan investor asing dalam rantai pasok telur MBG. Di saat produksi telur nasional surplus, ia mengkhawatirkan peternak lokal justru tersingkir. “UMKM peternak kita sudah berjuang di tengah mahalnya pakan dan fluktuasi harga. Kalau mereka harus bersaing dengan investor raksasa, ini bukan kompetisi—ini eliminasi,” tegasnya .

Kritik serupa datang dari Asosiasi Pengusaha Kue dan Kuliner Sumatera Selatan yang khawatir pelaku UMKM hanya akan menjadi “penonton di negeri sendiri” jika pemodal besar menguasai dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) .

Jembatan Kertas: Antara Komunikasi dan Realitas

Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menilai pidato Prabowo di WEF sudah menyampaikan sinyal positif. Namun, pekerjaan rumah terbesar pemerintah adalah menutup “gap” antara komitmen dan implementasi. “Karena bagaimana pun, investor dan dunia luar melihat langkah yang diambil efektivitasnya, bukan apa saja yang disampaikan,” ujarnya .

Saat ini, pasar tidak hanya menunggu janji pertumbuhan, tetapi juga sense of crisis dari pemerintah dalam mengelola APBN serta konsistensi kebijakan yang tidak berubah-ubah di tengah ketidakpastian global . Jika polemik MBG dan keputusan investasi yang dianggap “salah arah” tidak segera dievaluasi, maka sell-off yang terjadi saat ini bisa menjadi perubahan struktural jangka panjang, di mana Indonesia dianggap sebagai kawasan dengan risk premium yang terlalu tinggi untuk ditinggali investor.

Redaksi : Mediasekawan

sumber : bitorexpost

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *